Backlog Rumah Tidak Layak Huni di DIY Mencapai 56.000 Unit

Harianjogja.com, JOGJA— Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Energi, dan Sumber Daya Alam (PUP-ESDM) DIY, Anna Rina Herbranti menyampaikan backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di DIY masih cukup banyak, sekitar 56.000 unit.

Menurutnya untuk mengentaskan backlog ini perlu dikerjakan bersama-sama, baik dengan pemerintah pusat dan juga melalui program corporate social responsibility (CSR).

BACA JUGA: Belasan Ribu Rumah di Gunungkidul Berstatus Tak Layak Huni

Dia mengatakan program CSR sangat membantu dalam mengentaskan backlog rumah tidak layak huni di DIY. Ia mengatakan jumlah rumah yang dibangun kembali atau direnovasi setiap tahunnya tidak bisa dipastikan, tergantung pada anggaran.

"Rumah tidak layak backlog masih sekitar 56.000, masih cukup banyak," tuturnya, Selasa (11/2/2025).

Anna menjelaskan rumah tidak layak huni terbagi menjadi 2, pertama rumah yang hanya perlu rehab dan kedua rumah yang perlu dilakukan pembangunan baru. Khusus untuk rehab biasanya yang diperbaiki adalah atap, lantai, dan dinding.

Anggaran untuk rehab per rumah Rp20 juta dan untuk membangun rumah baru Rp50 juta. "[jumlah renovasi dan bangun] tergantung anggaran," tuturnya.

Menanggapi program 3 juta rumah, Anna mengatakan belum ada petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang langsung ke Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Program rumah subsidi menurutnya sudah ada namun terkait jumlahnya dikoordinasikan langsung dengan perbankan.

Ia menjelaskan tantangan membangun rumah subsidi di DIY adalah harga tanah yang sudah mahal. Sehingga tidak bisa lagi membangun di area perkotaan.

Oleh karena itu perlu disinergikan dengan pembangunan sarana prasarana yang ada di luar perkotaan DIY. Mulai dari jalan, penerangan, dan lainnya dibangun dengan baik.

"Kuotanya [rumah subsidi] ada di bank, pusat kasih kuota ke bank," lanjutnya.

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang (KC) Yogyakarta menargetkan penyaluran kredit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di 2025 sebesar Rp60 miliar, naik sekitar 40% dibandingkan dengan 2024 sebesar Rp43 miliar.

Target penyaluran kredit rumah MBR tahun ini cukup tinggi dalam rangka mendukung program 3 juta rumah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Branch Manager BTN Yogyakarta, Arjuna Putra Kinasih berharap melalui peningkatan ini semakin banyak masyarakat yang terakomodasi untuk punya rumah. Ia menjelaskan MBR yang bisa diakomodir adalah dengan penghasilan maksimal Rp8 juta sudah menikah dan Rp7 juta belum menikah.

"Data kermain itu kami 273 unit dari total sekitar Rp43 miliar 2024, di 2025 target kami Rp60 miliar, mau naikkan 40% nan," ucapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News