BI DIY Sebut Transaksi Digital Punya Kontribusi Penting Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Harianjogja.com, JOGJA—Bank Indonesia (BI) Perwakilan DIY menyampaikan transaksi digital menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepala Perwakilan BI DIY, Ibrahim mengatakan DIY merupakan kota wisata, sehingga dengan adanya QRIS di setiap merchant akan memudahkan wisatawan yang datang.

Ia menjelaskan saat ini jumlah merchant yang sudah terfasilitasi dengan QRIS mencapai 891.000, tumbuh dua digit 22,26%. Demikian juga dari level pengguna, dari 3,8 juta penduduk, sebanyak 950.972 penduduk sudah aktivasi dan memanfaatkan QRIS.

"Kalau kita lihat, bagaimana pertumbuhan ekonomi DIY sebenarnya masih kompetitif, di triwulan IV kemarin tumbuh 5,07% yang kalau kita bandingkan dengan rata-rata se-Jawa bahkan nasional kita masih lebih tinggi," ucapnya dalam HLM Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se DIY 2025 di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu (16/4/2025).

Menurutnya pengguna QRIS ini didominasi dari Kabupaten Sleman 40% karena jumlah penduduknya lebih besar. Disusul Kabupaten Bantul, Kota Jogja, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

Ibrahim mengatakan ketika ekosistem sudah ada di masyarakat, Pemerintah Daerah (Pemda) juga perlu menyediakan kanal-kanal digital.

Ia meminta untuk Kabupaten Bantul lebih mamasifkan lagi fasilitas QRIS di masyarakat seperti untuk membayar pajak. Sehingga bisa memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya.

"Sementara untuk pembayaran retribusi dengan QRIS kami melihat sudah menyeluruh. Suatu daerah yang sudah matang digitalisasinya semakin baik dalam pengembangan terkait penerimaan maupun belanja," jelasnya.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyampaikan transformasi digital dalam ekosistem keuangan daerah kini menjadi prioritas.

BACA JUGA: Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwista, Harda Kiswaya Beri Keterangan di Kejari Sleman

Melalui kerja sama dengan TP2DD, Pemda DIY akan mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah, serta memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.

Sultan mengatakan implementasi kanal-kanal non tunai untuk penerimaan pajak dan retribusi bersama Bank BPD DIY menjadi langkah maju dalam menghadirkan sistem pembayaran yang modern dan mudah diakses masyarakat. Akan tetapi tantangannya ke depan adalah memperkuat literasi digital agar penggunaan kanal-kanal ini bisa optimal.

"Pemda DIY telah menunjukkan komitmennya dalam memperluas digitalisasi  belanja daerah melalui implementasi kartu kredit pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023," tuturnya.

Selain itu, menurutnya mulai 5 Januari 2025 Pemda DIY telah melaksanakan pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB sebagai tindak lanjut PP Nomor 35 Tahun 2023. "Kedua langkah ini mempertegas sinergi antara Pemprov dan kabupaten kota dalam penguatan kapasitas fiskal lokal."

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono menyampaikan implementasi digitalisasi ekosistem keuangan daerah menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, guna mendorong kesejahteraan masyarakat.

Ia mengatakan peran TP2DD sangat dibutuhkan sebagai pedoman. Dalam melaksanakan tugas TP2DD membutuhkan peta jalan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). ETPD 2022-2024 sudah rampung dilaksanakan.

Capaiannya, kata Beny, mampu mampu meningkatan percepatan perluasan ETPD dengan bertambahnya jumlah kanal digital yang terpasang, mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, mampu meningatkan kualitas pegembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta meningkatkan transaksi non tunai oleh Pemda DIY.

"Sebagai pedoman pelaksanaan tugas TP2DD diperlukan penyusunan kembali roadmap implementasi ETPD 2025-2027 atau 2025-2029," ucapnya.

Nantinya peta jalan ini akan memuat perkembangan ETPD di masing-masing daerah, permasalahan dalam melaksanakan ETPD, dan rencana aksi selama periode peta jalan. Oleh karena itu Pemda DIY bekerja sama dengan BPD DIY dan BI DIY melaksanakan High Level Meeting dengan para bupati dan walikota se-DIY, seluruh OPD anggota TP2DD DIY, dan tim teknis TP2DD.

"Serta dilakukan penandatanganan komitmen pembaruan roadmap TP2DD se DIY," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News