Demutualisasi BEI Buka Peluang Asing Jadi Pemegang Saham

Harianjogja.com, JAKARTA—Proses demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) diproyeksikan membawa perubahan besar pada struktur kepemilikan pasar modal nasional. Salah satu dampaknya, investor asing berpeluang menjadi pemegang saham BEI setelah skema tersebut resmi diberlakukan.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyebut keterlibatan pemegang saham nonanggota bursa merupakan praktik yang lazim diterapkan di berbagai bursa efek dunia. Menurutnya, demutualisasi justru menjadi fondasi penting bagi penguatan tata kelola dan transparansi pasar modal.

“Memang di bursa efek lain praktiknya seperti itu. Kepemilikan dan keanggotaan dipisahkan. Saat ini kan anggota dan pemilik masih bergabung dan mayoritas dimiliki perusahaan sekuritas. Karena itu dibuka supaya pengelolaannya lebih baik dan lebih transparan,” ujar Rosan Roeslani saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Minggu.

Pemerintah sendiri tengah mempercepat penyusunan dan penyelesaian regulasi demutualisasi BEI agar dapat diimplementasikan pada 2026. Langkah ini menjadi bagian dari agenda reformasi pasar modal Indonesia.

Secara konsep, demutualisasi merupakan perubahan status BEI dari organisasi berbasis keanggotaan atau Self-Regulatory Organization (SRO), yang selama ini dimiliki perusahaan sekuritas anggota bursa, menjadi entitas berbentuk perseroan yang sahamnya dapat dimiliki publik atau pihak lain.

Skema tersebut dirancang untuk memisahkan kepentingan anggota bursa dengan pengelola bursa, sehingga potensi benturan kepentingan dapat ditekan secara signifikan.

Rosan menambahkan, di banyak negara, Sovereign Wealth Fund (SWF) justru menjadi salah satu pemegang saham utama bursa efek. Karena itu, keterlibatan lembaga investasi negara, baik domestik maupun asing, dinilai sebagai praktik umum dalam pengelolaan bursa modern.

Terkait peluang keterlibatan Danantara Indonesia dalam kepemilikan BEI, Rosan menegaskan pihaknya belum mengambil keputusan dan masih akan melakukan kajian mendalam.

“Soal demutualisasi ini, kami akan pelajari terlebih dahulu. Berapa persen kepemilikan yang ingin dimasuki tentu akan melihat kriteria investasi, valuasi, dan kebijakan yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga mencontohkan, di berbagai bursa dunia, porsi kepemilikan SWF sangat bervariasi. Ada yang berkisar 15 persen, 25 persen, 30 persen, bahkan lebih, tergantung kebijakan masing-masing negara dan bursa.

“Hampir di semua bursa di dunia, Sovereign Wealth Fund memang ikut memiliki saham. Rentangnya berbeda-beda, dan itu akan menjadi salah satu referensi kami dalam melakukan evaluasi,” tambah Rosan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara