Pendampingan UMKM untuk Peningkatan Standardisasi

Harianjogja.com, JOGJA—Era digital yang semakin masif menuntut pelaku usaha untuk cakap dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola bisnisnya. Kendati demikian, upaya mendukung standardisasi produk UMKM yang sesuai pasar internasional, perlu dilakukan dengan program yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha tersebut.

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY Robby Kusumaharta mengungkapkan terdapat tiga produk unggulan yang dimiliki Jogja yakni kerajinan, fesyen dan kuliner. "Ketiganya harus sudah mulai didorong untuk bisa mencapai standar pasar internasional, terlebih saat bandara baru nanti beroperasi," ujar Robby, Selasa (27/11).

Robby mengungkapkan UMKM yang sudah mencapai standardisasi untuk masuk pasar global, masih perlu untuk didorong. Upaya Bank Indonesia dalam menaikkan kelas UMKM dinilai sebagai langkah yang tepat.

Terlebih kini di era digital, UMKM dinilai perlu untuk semakin meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi pasar daring yang tumbuh pesat. "Sebagian besar UMKM DIY sudah memanfaatkan teknologi digital, baik [pemanfaatan teknologi digital] pada proses maupun hingga ke pemasaran," jelas Robby.

Pakar Ekonomi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY Sri Susilo mengungkapkan pembinaan UMKM harus dilakukan dengan menyesuaikan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh pelaku usaha tersebut. Susilo mengatakan selama ini pembinaan terhadap UMKM masih dilakukan secara generik.

"Artinya, peningkatan capacity building UMKM ini masih disamaratakan. Padahal setiap pelaku usaha memiliki kebutuhan yang tidak sama. Ada yang memang masih perlu didorong permodalannya, pengemasan produk atau pencatatan usaha," ungkap Susilo.

Susilo menegaskan baik pemerintah maupun pihak-pihak yang memiliki program pembinaan UMKM semestinya lebih jeli dalam melihat kebutuhan yang diperlukan oleh pelaku usaha. Menurut Susilo, pengembangan UMKM seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dinilai sudah tepat dalam mendorong kemajuan UMKM.

"Namun kendala program pendampingan UMKM biasanya persoalan dana atau sumber daya manusia yang terbatas, yang menjadikan pemerintah harus mengembangkan UMKM secara generik ini. Hal itu juga terjadi pada program corporate social responsible yang dilakukan perusahaan atau pihak swasta. Mestinya dalam mendorong mereka, harus dilihat case by case, jangan disamaratakan," jelas Susilo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News