DJPB DIY Jaring Saran Pengelolaan KUR

DJPB DIY Jaring Saran Pengelolaan KURKepala Kanwil DJPB DIY Heru Pudyo Nugroho saat memberikan sambutan pembukaan focus group discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Sistem Informasi Kredit Program (SKIP), serta Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) 2018, Rabu (5/12). - Harian Jogja/Holy Kartika N.S
06 Desember 2018 08:30 WIB Holy Kartika Nurwigati Ekbis Share :

Harianjogja.com, SLEMAN—Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) DIY menggelar focus group discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Sistem Informasi Kredit Program (SKIP), serta Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) 2018. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah stakeholder terkait dengan mengumpulkan masukan demi perbaikan pengembangan UMKM di DIY.

Kepala Kanwil DJPB DIY Heru Pudyo Nugroho mengatakan FGD ini menghadirkan pejabat dan pegawai biro atau bagian administrasi perekonomian, dinas koperasi dan UMKM provinsi dan kabupaten kota di DIY. Selain itu, terdapat juga perbankan di DIY, asuransi cabang dan sejumlah stakeholder terkait lainnya.

“Kami mencoba meminta masukan dari mereka terkait monitoring dan evaluasi penyaluran KUR, serta implementasi dari skema baru pembiayaan untuk pengusaha di level sangat mikro yakni UMi,” ujar Heru ditemui di sela-sela acara, Rabu (5/12).

Belum lama ini, Pemerintah DIY mendapatkan penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai daerah dengan pengelolaan KUR terbaik. Heru memaparkan penghargaan tersebut menunjukkan pengelolaan KUR yang dilakukan Pemda telah dilakukan secara optimal. Dia menilai sudah sangat banyak program KUR yang menjangkau pelaku UMKM di sektor ritel.

Data yang KUR yang dihimpun Kanwil DJPB DIY hingga 30 November 2018, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp2,67 triliun dengan jumlah debitur mencapai 98.552 nasabah. Sedangkan untuk pembiayaan UMi, realisasi penyaluran tercatat telah mencapai Rp19,08 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 5.300 nasabah.

“Melalui FGD ini kami bermaksud menjaring aspirasi, tantangan yang nantinya dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan regulasi ke depan. Termasuk skema KUR baru untuk pertumbuhan sektor tertentu,” jelas Heru.

Tak hanya diskusi terkait evaluasi pembiayaan KUR, ke depan pemerintah berupaya untuk meluncurkan skema pembiayaan baru. Skema tersebut nantinya diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor pariwisata di DIY.

“Pada 2019 akan muncul spot-spot pertumbuhan baru, sejalan dengan berlangsungnya perbaikan dan pembangunan infrastruktur di DIY. Antara lain pembangunan bandara baru Kulonprogo, akses jalan bebas hambatan. Saya meyakini itu akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sektor pariwisata,” papar Heru.

Acara diskusi panel tersebut menghadirkan sejumlah narasumber . Antara lain Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPB DIY Aris Saputro, Kasub Direktorat Kredit Program dan Investasi Lainnya Dwi Apriani, Kepala Dinas Kerjasama dan Pendanaan PIP Faiz Rasyid Hendrawan, dan Kabid Perekonomian Sekda Sleman Emmy Retnosasi.