Advertisement
Taspen Proteksi Peserta dari Kecelakaan Kerja & Kematian

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Selain menjadi penyelenggara jaminan sosial berupa Jaminan Hari Tua, Taspen juga menanggung Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta JKK dan JKM bagi pegawai non-PNS, termasuk tenaga honorer, yang bertugas pada instansi pemerintah.
Sebab program JKK dan JKM diatur dalam dua kategori yaitu yang bekerja pada penyelenggara negara dan bukan penyelenggara negara. Corporate Secretary PT Taspen Dodi Susanto menjelaskan pogram JKK dan JKM bagi penerima upah selain yang bekerja pada penyelenggara negara diatur berdasarkan PP No.44/2015 tentang Sistem Jaminan Sosial yang dikelola oleh BPJS Tenagakerja. Bagi pegawai yang bekerja pada penyelenggara negara diatur berdasarkan PP No.70/2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; PP No.66/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan PP No.49/2018 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan untuk ASN, PPPK dan honorer dikelola oleh Taspen. Selain itu untuk anggota TNI, Polisi, PNS Kemenhan termasuk PPPK dikelola oleh ASABRI berdasarkan PP No.102/2015 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Advertisement
Dodi menuturkan PP No.49/2018 menyebutkan pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi PPPK berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Bantuan Hukum. Sedangkan PP No.49/2018 Pasal 99 juga menyatakan pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi PPPK. "Peraturan yang berlaku bagi PPPK dalam hal ini ialah PP No.70/2015, dimana pengelolaan JKK dan JKM diamanatkan kepada TASPEN," katanya dalam rilis, Senin (28/1).
Dodi mengatakan PP tersebut merupakan tindak lanjut dari PP No.44/2015 tentang Penyelenggaaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pasal 2 ayat (2) yang menyatakan program JKK dan JKM bagi peserta pada pemberi kerja penyelenggaraan negara diatur dengan PP tersendiri. Dengan beberapa dasar hukum ini, maka selain menjadi penyelenggara jaminan sosial bagi PNS dan pejabat negara, Taspen juga memberikan perlindungan berupa JHT, JKK dan JKM kepada PPPK serta JKK dan JKM bagi pegawai non-PNS termasuk pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sebutan lain yang bertugas pada instansi pemerintah. "Terkait dengan pengenaan iuran akan diatur dalam ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Setoran Dividen BUMN untuk APBN Dialihkan ke Danantara, Kementerian Keuangan Putar Otak
- Nilai Investasi Pabrik Kendaraan Listrik di Indonesia Tembus Rp15,1 Triliun
- Asosiasi E-Commerce Diajak untuk Mencegah Perdagangan Ilegal Satwa Liar
- Serapan Tenaga Kerja DIY Capai 34.950 Orang dalam Setahun
- Pengin Menabung di Deposito? Berikut Bunga Deposito BCA, Mandiri, BNI, dan BRI Terbaru
Advertisement

Tim Hukum Pemkab Bantul Dampingi Pengusutan Kasus Tanah Keluarga Bryan
Advertisement

Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Rocketindo: Lebih dari Sekadar Marketing Agency, Penyedia Layanan Omni Channel yang Mendorong Kesuksesan Brand di Indonesia
- Tak Ingin Ada Diskriminasi Usia dalam Rekrutmen Tenaga Kerja, Menaker Bakal Sisir Aturan Batasan Usia
- Pemerintah Pusat Siapkan Inpres Infrastruktur untuk Bantu Daerah
- Setoran Dividen BUMN untuk APBN Dialihkan ke Danantara, Kementerian Keuangan Putar Otak
- Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak Turun Hari Ini 9 Mei 2025
- Harga Pangan Hari Ini 9 Mei 2025: Daging Ayam dan Cabai Naik
- BI Catat Indeks Keyakinan Konsumen pada April 2025 Meningkat
Advertisement