Advertisement
Daya Beli Masyarakat Rendah, Ini Saran SBY pada Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-6. - Instagram @jokowi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono menilai kesulitan ekonomi, termasuk lemahnya daya beli masyarakat adalah nyata. Ini terjadi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kaum tidak mampu.
Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa penurunan daya beli juga ditandai perlambatan penjualan retail, penurunan penjualan mobil dan motor, serta perlambatan konsumsi makanan. Juga ditandai tekanan terhadap upah riil petani dan pekerja konstruksi.
Advertisement
“Kita tahu, ada dua cara untuk meningkatkan penghasilan dan daya beli rakyat. Pertama melalui mekanisme ekonomi, yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Yang kedua, bagi mereka yang benar-benar mengalami kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya, pemerintah perlu memberikan bantuan,” katanya pada Pidato Refleksi Pergantian Tahun di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
SBY menjelaskan bahwa APBN 2020 disediakan anggaran perlindungan sosial berjumlah Rp 372,5 triliun. Anggaran ini baginya cukup besar meski tidak sebesar anggaran untuk pembangunan infrastruktur sekitar Rp419 triliun.
BACA JUGA
Belanja infrastruktur yang terlalu tinggi dan menomorduakan pembangunan manusia, menurutnya tidak tepat dan tidak adil. Termasuk jika mengabaikan bantuan kepada rakyat miskin dan sedang susah.
“Kita tidak boleh berpikir terlalu kapitalistik dan neo liberalistis dalam pembangunan ekonomi. Paham-paham itu tidak peka terhadap kemiskinan, kesenjangan dan keadilan sosial. Paham demikian berarti bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila yang ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.
SBY lalu membanggakan pemerintahannya selama 2004—2014 yang dianggap punya pengalaman baik dengan program perlindungan sosial. Waktu itu dia sebut Program-Program Pro Rakyat.
“Dalam waktu sepuluh tahun 2004–2014 kita bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 6 persen. Sekali lagi Demokrat mendukung setiap kebijakan dan program yang berpihak kepada rakyat kecil,” ucapnya.
BACA JUGA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Korea Selatan Perpanjang Bebas Biaya Visa hingga Juni 2026
Advertisement
Berita Populer
- BRI Salurkan 637 Ambulans Perkuat Layanan Kesehatan Daerah
- Harga Rumah Subsidi 2026 Diusulkan Naik
- Harga Emas Antam Stabil Rp2,488 Juta, Buyback Naik
- Pemerintah Tanggung PPh 21 Pekerja 5 Sektor Padat Karya 2026
- KAI Layani 27,2 Juta Penumpang Selama Nataru 2025-2026
- BPS Catat Kunjungan Wisman November 2025 Capai 1,2 Juta
- Emas Perhiasan Jadi Penyumbang Inflasi Terbesar 2025
Advertisement
Advertisement




