PHRI Harap Pemerintah Atur VHO

Harianjogja.com, JOGJA—Keberadaan virtual hotel operator (VHO) dinilai mampu meningkatkan okupansi kamar hotel terutama nonbintang. Namun, banyak properti yang tidak berizin untuk menjadi hotel yang ikut dalam VHO. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY berharap pemerintah bisa mengambil peran dalam persoalan ini.

Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono mengakui VHO memang memiliki peran mendorong okupansi, tetapi tidak dengan pendapatan hotel tersebut. "Kenapa bisa begitu, karena yang ikut VHO dengan sistem kontrak. Di mana berapapun okupansinya, pendapatannya sesuai kontrak yang disepakati plus bonus bila melebihi target," kata dia pekan lalu.

Ia berharap pemerintah bisa mengatur hal ini. Pasalnya ada properti yang belum berizin dan ada pula yang berupa indekos harian hingga rumah pribadi. "Tentunya hal ini tidak sesuai dengan peruntukannya," kata dia.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Heru Margono mengungkapkan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di DIY pada November 2019 sebesar 63,93%, mengalami kenaikan sebesar 4,01 poin dibandingkan TPK bulan sebelumnya yang tercatat 59,92%. TPK hotel nonbintang sebesar 30,00%, mengalami kenaikan sebesar 1,24 poin dibandingkan TPK Bulan Oktober 2019. "Rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang pada November 2019 mencapai angka 1,60 hari dan hotel nonbintang mencapai 1,27 hari," kata dia.

Ia menjelaskan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke DIY melalui pintu masuk Bandara Internasional Adisutjipto pada November 2019 turun 3,07% dibanding jumlah kunjungan pada Oktober 2019, yaitu dari 9.577 kunjungan menjadi 9.283 kunjungan. "Namun, jika dibandingkan dengan November 2018, jumlah kunjungan wisman November 2019 mengalami penurunan sebesar 12,93 persen," ujar dia.

Jumlah kedatangan penumpang melalui Bandara Adisutjipto dan Bandara Internasional Yogyakarta pada November 2019 tercatat 309.445 orang, sedangkan jumlah keberangkatan penumpang pada Bulan November 2019 sebanyak 317.247 penumpang.