Pemerintah Bentuk Satgas Impor Ilegal, Mendag hingga Menkeu Jadi Pengarah

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) impor ilegal sebagai respons terhadap maraknya produk impor sekaligus mendukung industri manufaktur di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (19/7/2024).

“[Kita] sepakati yang pertama agar ada langkah cepat pembentukan Satgas yang nanti akan diumumkan [siang ini Jumat (19/7/2024)],” kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Dalam satgas impor ilegal, nantinya Mendag Zulhas, Menperin Agus, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Kapolri, dan Jaksa Agung akan bertindak sebagai Pengarah. Kemudian, jajaran eselon I di masing-masing kementerian akan bertindak sebagai Pelaksana.

“Nanti pengarahnya saya, Pak Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Kapolri, dan Jaksa Agung,” ungkapnya.

Agus menambahkan, kedua kementerian dalam pertemuan tersebut sudah sepakat untuk memberantas produk impor ilegal melalui pembentukan Satgas.

Politikus Golkar itu menyebut, keduanya sebetulnya sudah mengetahui dan telah memetakan bagaimana produk-produk impor tersebut bisa masuk ke Indonesia.

BACA JUGA: Cegah Banjir Barang Impor di RI, Mendag Beberkan Aturan Baru

Agus juga menegaskan bahwa tidak ada peraturan dari Kementerian manapun yang mendukung atau mendorong masuknya barang impor ilegal ke Indonesia.

“Oleh sebab itu yang paling utama, paling penting adalah penegakan,” tegas Agus.

Selain itu, dalam pertemuan ini keduanya mengusulkan agar importasi tujuh komoditas yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT), produk tekstil lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan kecantikan digeser ke pelabuhan-pelabuhan di luar wilayah Pulau Jawa, seperti Makassar, Bitung, dan Sorong.

Usulan pergeseran pelabuhan, kata Zulhas, dilakukan jika pelabuhan-pelabuhan yang ada di Pulau Jawa sudah melebihi kapasitas. Rencana tersebut nantinya akan disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya dan Menteri Perindustrian mengusulkan untuk ratas, apakah itu dimungkinkan untuk impornya melalui tempat lain,” jelas Zulhas.

Untuk diketahui, Zulhas hari ini, Jumat (19/7/2024) dijadwalkan akan menggelar konferensi pers pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor. Konferensi pers akan digelar di Kantor Kemendag pukul 12.30 WIB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com