KONSUMSI ENERGI : Kuota Elpiji 3 Kg Kulonprogo Naik 8%
Bisnis/RachmanPERKETAT PENYALURANPekerja menata tabung gas elpiji 3 kg di pangkalan elpiji Jalan Ahmad Yani Bandung, Jawa Barat, Jumat (3 - 1). Khawatir terjadi peralihan konsumen elpiji 12 kg ke elpiji 3 kg akibat kenaikan elpiji 12 kg, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperketat pengawasan perdagangan dan penyaluran elpiji 3 kg. Harianjogja.com, KULONPROGO—Kuota elpiji subsidi ukuran tiga kilogram (kg) untuk Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istinewa Yogyakarta, naik delapan persen atau 168.000 tabung dari 2,1 juta tabung per tahun mulai Maret 2014.
"Rencananya, memang akan ada kenaikan kuota elpiji subsidi tiga kilogram mulai Maret sebesar delapan persen dibanding realisasi 2013. Kenaikan itu direncanakan berlaku secara permanen," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DisperindagESDM) Kulonprogo, Niken Probo Laras, Senin (24/2/2014).
Ia mengatakan kenaikan elpiji tiga kilogram ini berdasarkan rapat koordinasi antara Kementerian ESDM dengan perwakilan kabupaten/kota se-Indonesia minggu lalu.
Kenaikan kuota elpiji untuk semua kabupaten/kota dengan rata-rata delapan persen. Namun, berdasarkan informasi, kenaikan kuota elpiji akan kembali dikaji oleh Kementerian ESDM.
"Kuota kenaikan elpiji di Kulonprogo paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY. Meski, kuotanya mengalami kenaikan paling tinggi, jumlah per tahun tetap terkecil di DIY," kata Niken.
Dia mengatakan awalnya Disperindag ESDM Kulonprogo mengajukan kenaikan kuota elpiji tiga kilogram sebesar 26% dari 2,1 juta tabung per tahun atau menjadi 2,6 juta tabung per tahun.
"Banyak kabupaten/kota yang mengajukan keberatan seperti dari kabupaten di Jawa Tengah. Mereka merasa, ada kabupaten yang pertumbuhan penduduk dan perekonomiannya berkembang pesat tetapi kenaikan kuotanya lebih kecil. Kami tidak tahu kebijakan itu, semua yang memutuskan Pertamina dan Dirjen ESDM," kata dia.
Terkait rendahnya harga eceran tertinggi (HET) yang rendah menyebabkan kelangkaan elpiji di masyarakat, Niken mengatakan ada permintaan dari Hiswana Migas kepada bupati untuk menaikan HET, tapi bupati tidak memiliki kewenangan.
"Permintaan Hiswana masih dilakukan pengkajian oleh tim pengendali inflasi daerah [TPID]," katanya.
Ia mengatakan rendahnya HET akan menyebabkan penyalahgunaan kuota. Banyak elpji dibawa ke luar daerah yang harganya lebih tinggi. "Itu risiko jika HET elpiji lebih rendah," katanya.
