BPR Terus Menjadi Sahabat UMKM

BPR Terus Menjadi Sahabat UMKMNi Made Dwi Panti Indrayanti selaku Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam DIY (dua kanan) membuka Seminar dan Musyawarah Daerah VII DPD Perbarindo DIY di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta dengan pemukulan gong, Selasa (8/1). - Harian Jogja/Bernadheta Dian Saraswati
09 Januari 2019 07:30 WIB Bernadheta Dian Saraswati Ekbis Share :

Harianjogja.com, SLEMAN—Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia menyumbang 62,27% terhadap produk domestik bruto (PDB). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga keuangan yang memiliki keunggulan di bidang kredit mikro harus mampu menjadi sahabat UMKM dalam pendanaan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY Untung Nugroho mengatakan UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia terutama dalam menghadapi krisis. Sektor ini banyak berkontribusi terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Data Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan UMKM telah menyerap 96,5% tenaga kerja di Indonesia.

"Dari situ maka pengembangan UMKM menjadi prioritas kita dan akses keuangan adalah kunci untuk mendorong mereka [UMKM]. Peran BPR sangat dibutuhkan di sini. Apalagi dengan kondisi demografi Indonesia yang terdiri dari lebih 17.000 pulau sehingga kehadiran kantor cabang bank umum menjadi sulit," katanya saat menyampaikan sambutan dalam Seminar dan Musyawarah Daerah VII DPD Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Selasa (8/1).

Untung mengatakan BPR bisa melayani UMKM dengan baik karena memiliki keunggulan dalam hal pelayanan secara personal dan dalam waktu yang cepat. Karakter UMKM yang membutuhkan kemudahan dalam penyaluran dana dapat disinergikan dengan peran BPR.

Namun ia menyoroti porsi penyaluran dana dari BPR untuk UMKM belum mencapai 50%. "Posisi Oktober 2018 masih 46,56 persen. Ini masih rendah dan perlu ditingkatkan lagi," katanya.

Ketua Umum DPP Perbarindo Joko Suyanto menyampaikan BPR memang harus kembali pada khittahnya sebagai sahabat bagi pengusaha kecil. Pihaknya mengajak pelaku BPR untuk memahami akses keuangan perbankan. Menurutnya, jika dibandingkan dengan bank lain di luar negeri, pelayanan BPR memang masih kurang. Hal ini perlu diperbaiki agar pengusaha kecil dapat mengakses dana dengan mudah untuk mengembangkan usahanya.

Saat ini Perbarindo menaungi seluruh BPR/BPRS di Indonesia. Total ada 24 DPD, 48 Komisariat di daerah dan kota, dan 1.600 anggota. Setiap tahun BPR mengalami pertumbuhan dari berbagai sisi. Dari sisi aset tumbuh 7%. Sementara untuk penghimpunan dana yakni tabungan tumbuh 12% dan desposito tumbuh 6%.

"Artinya kita masih dibutuhkan masyarakat. Sekarang bagaimana kita mempertimbangkan ekonomi global dan potensi ekonomi yang ada," katanya.

Ia berharap hasil Musda Perbarindo DIY ke VII ini bisa berkontribusi pada ekonomi DIY sehingga masyarakat mendapatkan dampak positif.

Ketua Perbarindo DIY Ascar Setiono menyampaikan saat ini ada 65 anggota Perbarindo di DIY. Sebanyak 53 adalah BPR konvensional dan 12 adalah BPRS. "Kami dekat dengan UMKM. UMKM adalah segmen yang kita biayai. Sudah banyak terbantu. Namun, peningkatan yang masih harus kita lakukan adalah menjadikan UMKM naik kelas," katanya.

Menurutnya, BPR harus ambil bagian mengembangkan UMKM. Rencana ini dapat dipermudah jika pemerintah memberikan kebijakan agar melibatkan BPR/BPRS membangun UMKM. Demikian pula dengan regulator dalam ini adalah OJK, mampu memberikan payung hukum yang kondusif bagi banyak pihak. "Misalnya [syarat] NPL [nonperforming loan atau kredit macet] bisa dikesampingkan dan ada yang lebih diprioritaskan," katanya.