Advertisement
Soal Usulan Hapus Kredit Bermasalah UMKM di Bawah Rp5 Miliar, Begini Penjelasan OJK
Karyawan berada di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Bisnis - Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan klarifikasi terkait usulan penghapusan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) UMKM di bawah Rp5 miliar.
Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot meluruskan informasi yang berkembang dari acara webinar pada Rabu (28/4/2021) terkait dengan usulan penghapusan kredit NPL UMKM di bawah Rp5 Miliar berasal dari industri yang ingin berperan aktif dalam pengembangan bisnis UMKM dengan target di atas 30 persen pada 2024.
Advertisement
"Oleh karena itu, OJK perlu mengkaji dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan kementrian terkait dalam merespons usulan tersebut," ujarnya melalui pernyataan resmi, Jumat (30/4/2021).
Baca juga: Waduh! 8.000 Orang Terancam Kehilangan Kartu Prakerja
Sekar menambahkan saat ini juga sedang dibahas strategi perluasan cakupan pembiayaan UMKM kepada masyarakat yang memiliki prospek usaha UMKM, seiring adanya perbaikan model bisnis dengan pendampingan dan dukungan kemajuan informasi dan teknologi/digitalisasi untuk menumbuhkan bisnis UMKM untuk mendorong program pemulihan ekonomi nasional.
Adapun, sebelumnya Deputi Komisioner Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo menjelaskan OJK mengusulkan lima langkah untuk mengembangkan UMKM.
Baca juga: Ketahanan UMKM Gerakkan Ekonomi Kota Magelang di Tengah Pandemi
"OJK secara aktif mendorong pengembangan produk UMKM pada masing-masing bank umum di Indonesia secara bertahap dengan tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur bank," katanya dalam dalam webminar SBM ITB bersama Alika, Rabu (28/4/2021).
Pertama, saat ini perbankan lebih membutuhkan penjaminan karena pada umumnya bank masih memiliki banyak cadangan likuiditas. Kedua, menambah cakupan UMKM yang masuk dalam program restrukturisasi dan modal kerja baru.
Ketiga, biaya dokumen-dokumen kredit UMKM perlu diberikan keringanan untuk menekan cost proses kredit UMKM. Keempat, insentif pajak untuk bank-bank yang memiliki porsi kredit UMKM di atas 30 persen dan kelima, penghapusan data NPL debitur di atas Rp5 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
4 Keuntungan Memakai Rak Dapur Terbuka di Rumah
Libur Pilkada 2024, Kunjungan Mal DIY Diperkirakan Meningkat Hingga 30 Persen
Advertisement
Menteri Ketenagakerjaan Upayakan Ada Satgas Khusus PHK
Daop 6 Yogyakarta Pastikan Operasional Kereta Api Tidak Terganggu saat Pilkada
Harga Emas Antam Hari Ini 26 November 2024 Merosot, Termurah Rp799.500
Ini Langkah BI DIY dan TPID dalam Mengendalikan Inflasi Jelang Nataru
Advertisement
Dampak Kurang Istirahat pada Kesehatan Menurut IDI Barito Utara
Cek Harga Pangan Hari Ini, Selasa 26 November 2024, Harga Cabai Makin Pedas
Ini Upaya Pemda DIY Dorong Investor Syariah
Menteri Perdagangan Memastikan Harga Minyakita Turun Pekan Ini
Advertisement
Berita Pilihan
- 4 Keuntungan Memakai Rak Dapur Terbuka di Rumah
- Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
- Harga Emas Antam Hari Ini 20 November Naik Signifikan, Rp1.498 Juta per Gram
- Garuda Indonesia Dukung Rencana Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat
- Dampak Aksi Boikot 47 Gerai KFC Tutup, 17 Restoran Pizza Hut Berhenti Beroperasi
Advertisement
Pojok Bulaksumur Kupas Tuntas Agenda Seminar Lustrum XV dan Dies Natalis ke-75 UGM
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- OJK DIY Sebut Guru Jadi Pengguna Pinjol Paling Tinggi
- XL Axiata Pastikan Konektivitas Lancar untuk Sukseskan Pilkada 2024 di Seluruh Indonesia
- Dukung Program Pemerintah, IDI Barito Timur Terus Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
- Menteri Perdagangan Memastikan Harga Minyakita Turun Pekan Ini
- Ini Upaya Pemda DIY Dorong Investor Syariah
- Cek Harga Pangan Hari Ini, Selasa 26 November 2024, Harga Cabai Makin Pedas
- Dampak Kurang Istirahat pada Kesehatan Menurut IDI Barito Utara
Advertisement
Advertisement
