Advertisement
Kampanyekan Digital Banking, BNI Gandeng Lembaga Peradilan
Penyerahan plakat cinderamata setelah penandatanganan kerja sama antara BNI dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Rabu (15/9/2021). - Istimewa/BNI
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Bank Negara Indonesia (BNI) mendukung peran Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui fasilitas yang menyediakan kemudahan pengelolaan keuangan dan transaksi berbasis teknologi. Hal itu dilakukan dalam rangka percepatan implementasi digital banking guna meningkatkan transaksi cashless di masa pandemi Covid-19.
Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan salah satu institusi yang berperan penting dalam mewujudkan visi pembangunan DIY yaitu Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Dukungan yang diberikan BNI tersebut ditandai dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) di Jogja, Rabu (15/9/2021).
Advertisement
Penandatanganan PKS tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Suripto, beserta jajarannya, termasuk seluruh Ketua Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
PKS tersebut juga dihadiri oleh Pemimpin BNI Wilayah 17, Moh. Hisyam; Pemimpin BNI Kantor Cabang UGM, Sakariza Q. Hemawan; dan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Kolombo, Sukandar.
Pemimpin BNI Kantor Cabang UGM, Sakariza Q. Hemawan mengatakan kerja sama Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan BNI Kantor Cabang UGM diharapkan menjadi model sinergi antara lembaga peradilan dan perbankan yang mendukung program pemerintah dalam mewujudkan cashless society.
Dia mengatakan, PKS antara Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan BNI mencakup pemanfaatan jasa layanan perbankan dalam rangka pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta pengelolaan rekening pemerintah lainnya.
“Melalui kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik serta mempercepat implementasi digital banking,” ucap dia melalui siaran pers, Senin (20/9).
Sementara Humas Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Haryanto berharap kerja sama ini mampu memantapkan kemandirian badan peradilan melalui pelayanan hukum berbasis teknologi informasi pada masa pandemi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hingga Juli 2025 Sebanyak 2.495 Pekerja di DIY Terkena PHK
Advertisement
Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
Advertisement
DIY Targetkan Pertumbuhan Ekonomi hingga 5,9 Persen untuk 2026
Advertisement
Berita Pilihan
- Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
- Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
- Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Bertemu Donald Trump untuk Negosiasi Tarif Impor
- Ini Profil Riza Chalid Saudagar Minyak yang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pertamina
- Aturan Rumah Bersubsidi Ukuran Mini Batal Direalisasikan, Ini Daftar dan Ukuran yang Berlaku
Advertisement
Seluruh Penewu di Kabupaten Sleman Diminta Memahami Wilayahnya, Bupati: Agar Beri Pelayanan Terbaik
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
- Cari Smart TV untuk Streaming Netflix dan YouTube? Intip Rekomendasinya dari Polytron!
- Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
- Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Tinjau Kantah Virtual Kota Tangerang: Benar-benar Digital Twin
- Rute Penerbangan Yogyakarta-Karimunjawa Dibuka, GIPI Dorong Pemda DIY Ciptakan Pasar
- Hingga Juli 2025 Sebanyak 2.495 Pekerja di DIY Terkena PHK
- Pesan Menteri Nusron dalam Forum Pembangunan Wilayah di Sulteng: Tata Ruang Harus Ketat demi Jaga Ketahanan Pangan
Advertisement
Advertisement
