Perempuan Melek Literasi Keuangan, Cita-Cita Keluarga Tercapai

Harianjogja.com, JOGJA—Kalangan perempuan diharapkan terus meningkatkan literasi keuangan. Peningkatan literasi keuangan tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman bagi kalangan perempuan tentang industri keuangan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY, Parjiman, mengatakan sosialisasi dan edukasi terkait dengan literasi dan inklusi keuangan harus terus diberikan kepada seluruh kelompok masyarakat, tidak terkecuali kalangan perempuan. Sebab hingga kini masih terdapat gap antara tingkat literasi dan inklusi keuangan. 

"Masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa keuangan namun belum begitu paham terhadap produk atau jasa yang digunakan tersebut," katanya disela kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan kepada Segmen Perempuan di Gedung Kantor OJK DIY, Rabu (7/9/2022).

Kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan inisiasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman dan Kantor OJK DIY, dengan mengundang peserta perempuan dari berbagai profesi di antaranya Pelaku UMKM, Dasa Wisma, Ibu Rumah Tangga atau organisasi perempuan dan segmen perempuan lain.

BACA JUGA: Event Fashion Bergeliat, GKR Mangkubumi: Saatnya Pariwisata DIY Bangkit

Sosialisasi tersebut, katanya, bertujuan untuk meningkatkan indeks literasi keuangan perempuan khususnya di wilayah DIY, yang indeks literasi keuangan perempuan tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 58,12%. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding indeks literasi keuangan laki-laki sebesar 59,95%. 

Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perencanaan dan pengelolaan keuangan kepada perempuan agar terhindar dari praktik-praktik penawaran investasi illegal dan pinjaman online illegal. "Per April 2022, hanya ada 102 perusahaan fintech P2P lending yang mendapatkan izin dari OJK. Jadi jangan sampai terjebak dengan pinjol," jelasnya.

Dia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada perempuan berkaitan dengan prinsip-prinsip berinvestasi, perbedaan pinjaman online legal dan illegal, dan lain-lain. Pemerintah, katanya, membentuk Satgas Waspada Investasi yang merupakan wadah koordinasi 12 Kementerian dan Lembaga untuk pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. 

"Selain di Jakarta, juga terdapat 45 Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah," katanya.

Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK sekaligus sebagai Wakil Ketua 1 Satgas Waspada Investasi, Wiwit Puspasari, mengatakan kerugian masyarakat akibat investasi ilegal selama 2018-2022 ini mencapai Rp16,7 triliun. Penyebabnya dari sisi pelaku adanya kemudahan membuat website, aplikasi dan menawarkan melalui media sosial sementara dari masyarakat masih mudah tergiur dengan bunga tinggi serta belum paham investasi.

BACA JUGA: Banyak Mahasiswa Baru di DIY, Sepeda Motor Jadi Tambah Laris dan Waktu Inden Lebih Lama

Untuk itu, peningkatan literasi keuangan menjadi salah satu cara untuk mencegah masyarakat terjebak investasi ilegal. Sebab ciri dari investasi ilegal seperti memberikan bunga tinggi, menjanjikan bonus perekrutan anggota baru, memanfaatkan publik figur dan klaim tanpan resiko.

"Selain itu, legalitasnya tidak jelas. Untuk harus berhati-hati dengan pinjol ilegal karena OJK hanya memberikan izin kepada 102 fintech, OJK tidak mengatur dan mengawasi robot trading. Aset kripto bukan produk jasa keuangan," paparnya.

Certified Financial Planner, Ratna Candra Sari, menambahkan agar kalangan perempuan tidak terjebak pada investasi ilegal dan pinjol ilegal dengan segala rayuannya, maka mereka harus mampu merencanakan keuangan dengan baik. "Mengapa perlu perencanaan keuangan? Sebab setiap keluarga mempunya tujuan dan cita-cita. Agar cita-cita tercapai maka harus dilakukan perencanaan keuangan yang matang agar tidak terjebak pada hutang," katanya.