Advertisement
REI DIY Sebut LSD Hambat Investasi Properti di DIY
Ketua DPD REI DIY, Ilham Muhammad Nur. Anisatul Umah/Harian Jogja.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—DPD Real Estate Indonesia (REI) DIY menyebut penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi salah satu penghambat investasi properti di DIY. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD REI DIY, Ilham Muhammad Nur.
Dia menjelaskan sudah ada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di provinsi dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kabupaten. Namun masih ada aturan lagi yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN berlandaskan UU terkait ketahanan pangan. Sehingga Kementerian ATR/BPN membuat peta LSD.
Advertisement
"Memang ada kendala, harus saya sampaikan ada kendala, karena ada dobel pengaturan di sisi tata ruang," ucapnya, Rabu malam (20/12/2023).
Kementerian ATR/BPN punya peta LSD berdasarkan data dari citra satelit. Sementara RDTR yang dibuat pemerintah kabupaten juga punya proyeksi sendiri terkait dengan lahan pertanian.
Baca Juga:
Puluhan Orang Jadi Korban Perumahan Mangkrak, REI DIY Beri Tanggapan...
Kendalikan Harga Tanah, Ini yang Dilakukan Dispertaru DIY
Harga Tanah di DIY Kian Mahal, Begini Respons REI DIY
"Tapi mungkin dalam satu hektare tidak seproduktif yang diharapkan, dianggap lahan nonpertanian. Itu bisa untuk industri, bisa perdagangan, bisa jasa, dan bisa permukiman," jelasnya.
Namun dua aturan dari pemerintah daerah dan kementerian jika dibenturkan sering tidak sinkron. Meski dua aturan ini masing-masing punya landasan UU.
Ilham menyebut karena tidak sinkron pemerintah daerah harus mengajukan permohonan ke Kementerian ATR/BPN untuk mengeluarkan lahan yang akan dijadikan lokasi investasi dikeluarkan dari LSD.
"Tapi kan jadi proses yang menghambat, karena harus memohon dulu. Menurut kami menghambat karena pada akhirnya Kementerian ATR/BPN pun mengikuti apa yang diputuskan Pemda, jadi kan menghambat. Ada yang satu tahun bahkan lebih jadi proses investasi jadi tidak cepat dan ada ketidakpastian," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Insentif PPh 21 2026 Positif, tetapi Belum Dongkrak Daya Beli
Pelaporan SPT Lewat Coretax Tembus 867 Ribu, DJP Ingatkan Sanksi Denda
Menkeu Purbaya Rombak 36 Pejabat Eselon II, DJBC Dominan
Bulog Kanwil Yogyakarta Mulai Salurkan Minyakita ke Pasar Tradisional
Advertisement
Prediksi Faisal Basri Viral Lagi, Gejolak Politik Picu Krisis Ekonomi
Ibu Rumah Tangga Bangun Aset Keluarga lewat Program Miss Cimory
Harga Emas Pegadaian Hari Ini, Galeri24 Stabil dan UBS Turun Tipis
GoTo Luncurkan Empat Program Bakti, Perkuat Kesejahteraan Mitra Gojek
Wow! Biaya Hidup Mahasiswa Jogja Tembus Jutaan Rupiah per Bulan
Advertisement
Pemerintah Siapkan Skema Bulanan Subsidi Energi 2026
Menkeu Purbaya Siapkan Perombakan Besar Pejabat Bea Cukai
Emas Pegadaian Menguat, Harga Galeri24 dan UBS Melonjak
Lonjakan Harga Emas Dorong Minat Investasi Warga DIY Awal 2026
Menkeu Siapkan Perluasan Bandwidth Coretax Jelang Puncak Lapor SPT
Advertisement
Rupiah Menguat ke Rp16.782 Saat Uji Calon Deputi BI Berjalan
Berita Pilihan
Advertisement
Top 10 Harian Jogja, 29 Januari 2026, Jambret Sampai Tolong Bantu Ibu
Advertisement
Wisata Bunga Sakura Asia Jadi Tren, Ini 5 Destinasi Favorit 2026
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Pegadaian Hari Ini, Galeri24 Stabil dan UBS Turun Tipis
- Ibu Rumah Tangga Bangun Aset Keluarga lewat Program Miss Cimory
- Prediksi Faisal Basri Viral Lagi, Gejolak Politik Picu Krisis Ekonomi
- Bulog Kanwil Yogyakarta Mulai Salurkan Minyakita ke Pasar Tradisional
- Menkeu Purbaya Rombak 36 Pejabat Eselon II, DJBC Dominan
- Pelaporan SPT Lewat Coretax Tembus 867 Ribu, DJP Ingatkan Sanksi Denda
- Insentif PPh 21 2026 Positif, tetapi Belum Dongkrak Daya Beli
Advertisement
Advertisement
