Harga Pangan Meroket Jelang Ramadan, Pedagang Pasar Berteriak

Harianjogja.com, SEMARANG—Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan sentra pertanian yang ada untuk meredam lonjakan harga pangan menjelang Ramadan.

Sekretaris Jenderal Ikappi, Reynaldi Sarijowan menyampaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, cabai, dan bawang melonjak naik jelang Ramadan.

“Perlu ada antisipasi untuk menjaga harga tersebut bisa ditekan dengan upaya khusus dari pemerintah terlebih ada masuk musim panen pertengahan Maret,” kata Reynaldi, Selasa (20/2/2024).

Reynaldi mengungkapkan, harga beras medium telah mencapai Rp14.500 per kilogram sedangkan harga beras premium sudah berada di level Rp18.000 per kilogram hingga Rp19.000 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas lainnya. Harga minyak goreng di tingkat pedagang telah menyentuh Rp16.500 per kilogram.

Kemudian, berbagai jenis cabai seperti cabai rawit merah sudah berada di level Rp82.000 per kilogram dan cabai rawit besar hampir menyentuh Rp100.000 per kilogram.

Demikian halnya dengan cabai merah keriting yang dilaporkan naik menjadi Rp84.000 per kilogram. “Yang menjadi perhatian kami bawang merah dan bawang putih,” ungkapnya.

Reynaldi menuturkan, harga bawang merah saat ini sudah berada di level Rp39.000 per kilogram. Lonjakan harga juga terjadi pada komoditas bawang putih.

BACA JUGA: Harga Bawang di Jogja Melonjak, Ternyata Ini Penyebabnya menurut Disperindag

Meski didatangkan melalui impor, harga bawang putih saat ini dipatok sebesar Rp43.000 per kilogram.

Selanjutnya, harga daging ayam rata-rata dipatok sebesar Rp40.000 per kilogram, telur ayam menjadi Rp29.000 per kilogram, dan gula pasir terpantau melonjak naik menjadi Rp17.000 per kilogram.

Sementara itu, Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (Core), Eliza Mardian menilai, pemerintah harus memastikan kelancaran distribusi dan pengawasan yang ketat mengingat distribusi sangat menentukan harga.

Struktur pasar komoditas pertanian, kata dia, cenderung oligopsoni di tingkat petani dan oligopoli di tahapan selanjutnya. Inilah yang berpotensi menyebabkan asimetris informasi termasuk harga. “Hal ini dapat merugikan konsumen dan petani. Jadi itu yang mesti di awasi,” kata Eliza.

Selain itu, dia meminta pemerintah untuk menyusun database supply demand di semua sentra produksi pangan, perikanan, dan peternakan. Melalui data tersebut, pemerintah dapat memantau stok dan mengatur distribusi agar merata untuk menekan disparitas harga antardaerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com