Belanja APBN DIY Capai Rp18,77 Triliun, TKD Nyaris Tuntas

Harianjogja.com, JOGJA—Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga 30 November 2025 mencapai Rp18,77 triliun atau 87,47% dari total alokasi Rp21,46 triliun. Sementara itu, realisasi pendapatan negara tercatat Rp8,31 triliun atau 80,18% dari target.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) DIY, Agung Yulianta, menyebut belanja pemerintah pusat terealisasi Rp9,22 triliun atau 79,41% dari pagu. Belanja tersebut terdiri atas Belanja Pegawai Rp4,86 triliun (91,13%), Belanja Barang Rp3,31 triliun (75,29%), Belanja Modal Rp1,02 triliun (55,38%), serta Belanja Bantuan Sosial (Bansos) Rp19,36 miliar (86,90%).

Selain belanja pemerintah pusat, dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa juga menunjukkan kinerja positif. Hingga akhir November 2025, realisasi penyaluran TKD dan Dana Desa di DIY mencapai Rp9,54 triliun atau 96,99% dari alokasi.

Agung menjelaskan capaian tersebut ditopang oleh realisasi Dana Perimbangan sebesar 96,42%, Dana Insentif Fiskal 100%, Dana Keistimewaan 100%, serta Dana Desa yang telah tersalur 99,60% dari alokasi.

“Kalau sampai hari ini sebenarnya sudah 92 persen, tetapi sampai November 2025 tercatat 87,47 persen,” ujar Agung dalam konferensi pers di Gedung Treasury Learning Center, Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, belanja pemerintah pusat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat DIY melalui berbagai program bantuan. Bansos antara lain disalurkan melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 1.422.943 penerima manfaat, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 711.129 penerima manfaat, serta program Yatim Atensi (YAPI) bagi 19.425 penerima manfaat.

Di sektor pendidikan, pemerintah menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama kepada 24.254 penerima manfaat, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 2.055 mahasiswa.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan subsidi pupuk sebesar 58.496 ton serta subsidi listrik periode November 2025 kepada 2,97 juta pelanggan di DIY.
Dukungan APBN juga mengalir ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga 30 November 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di DIY mencapai Rp4,49 triliun untuk 84.499 debitur.

Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan penyaluran terbesar, yakni Rp1,48 triliun, dengan sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi sebesar Rp1,65 triliun kepada 28.647 debitur.

Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tercatat Rp56,25 miliar untuk 11.124 debitur. Penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Bantul sebesar Rp19,62 miliar kepada 3.487 debitur. Dari sisi sektor, perdagangan besar dan eceran mendominasi dengan Rp52,87 miliar untuk 10.961 debitur. Permodalan Nasional Madani menjadi penyalur UMi terbesar dengan capaian Rp50,55 miliar untuk 10.598 debitur.

“Dukungan APBN terhadap program strategis nasional menjadi bentuk kehadiran negara untuk penguatan ekonomi sekaligus menjaga ketahanan fiskal di tengah dinamika ekonomi global,” kata Agung.

Dari sisi penerimaan, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY, Erna Sulistyowati, menyampaikan penerimaan pajak hingga 30 November 2025 mencapai Rp4,82 triliun atau 69,60% dari target Rp6,92 triliun.

Menurut Erna, Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas masih menjadi kontributor utama, disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Ia mengakui penerimaan pajak belum optimal, salah satunya akibat efisiensi belanja, terutama belanja modal, sehingga sejumlah proyek pemerintah belum berjalan maksimal.

“Dengan capaian 69,60 persen, masih dibutuhkan sekitar 31 persen lagi untuk mencapai target hingga Desember 2025. Tantangan penerimaan pajak tahun ini sangat luar biasa,” ujarnya.

Sementara itu, penerimaan Bea dan Cukai di DIY hingga November 2025 tercatat Rp754,56 miliar atau 93,97% dari target. Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, Singgih Putro Prasetyo, menyebut penerimaan tersebut masih didominasi Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp743,99 miliar atau 98,60%.

Adapun penerimaan pabean mencapai Rp8,39 miliar atau 112,07% dari target, dengan kontribusi utama berasal dari Bea Masuk BC 2.5 Gudang Berikat.

Menanggapi capaian tersebut, Local Expert Kementerian Keuangan dari UGM, Evi Noor Afifah, menilai kinerja fiskal DIY tergolong baik jika dibandingkan dengan capaian nasional maupun provinsi lain. “Memang 2025 bukan tahun yang mudah karena perubahan landscape kebijakan yang cukup besar, terutama terkait dinamika tahun politik,” ujarnya. (**)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News