BOB Ingin Dongkrak Perekonomian Masyarakat

Harianjogja.com, JOGJA—Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur yang juga dikenal dengan nama Badan Otorita Borobudur (BOB) segera mengoperasikan Glamorous Camping (Glamping) De Loano dan Pasar Digital pada 14 Februari 2019. BOB berharap keberadaan glamping mampu mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar.

Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata BOB Bisma Jatmika mengungkapkan saat ini apa yang dilakukan dengan pengembangan Glamping De Loano masih dalam tahap promosi. Tamu yang menginap pun masih undangan. "Tujuannya, kalau kami tidak memulai sesuatu, tidak akan ada orang yang tahu soal konsep glamping. Apa bedanya dengan camping ground biasa," ujar dia ketika ditemui di Kantor BOB, Jl Faridan M Noto, Kamis (7/2).

Menurutnya, keberadaan glamping ini juga akan menjadi laboratorium masyarakat sekitar. "Mereka bisa masuk melalui makanan, cenderamata, trekking, bersepeda. Kami akan sinergikan dengan Gua Seplawan, Gua Kiskendo, dan Gunung Sikunir," kata dia.

Area sekitar lokasi glamping pun bisa menjadi wilayah wisata edukasi. Misalnya, para tamu bisa menyaksikan proses menyadap getah pinus, pembuatan gula aren, dan berbagai kegiatan lainnya. Ia menjamin keberadaan Glamping De Loano dan pengembangan kawasan tidak akan mematikan usaha di sekitar lokasi. Justru ia yakin keberadaan De Loano mampu mendongkrak omzet masyarakat sekitar dua kali lipat.

"Ada homestay, warung, kendaraan offroad. Kami enggak ganggu, tetapi malah sinergi. Misal ke Borobudur lewat jalur offroad. Masyarakat diharapkan terlibat dengan menyajikan kekhasan daerahnya misalnya kopi asli, teh asli, atau susu kambing etawa. Jangan yang sasetan lagi. Pengunjung pasti senang dengan yang khas," ucap dia.

Disebutkan, dalam pengembangan ke depan area glamping memiliki kapasitas 450.000 pengunjung per tahun. Serapan tenaga kerjanya pun mencapai 1.800 hingga 2.000 orang mulai dari tukang kebun, bellboy, koki, dan pekerjaan lainnya. "Kami ingin pekerja dari tiga kabupaten penyangga terdekat yakni Purworejo, Kulonprogo, dan Magelang. Kalah nanti memang butuh tenaga ahli tertentu, baru kami ambil dari luar," kata dia.

Namun, Bisma mengatakan BOB ingin memaksimalkan potensi yang ada daerah kabupaten penyangga. Pihaknya juga menggandeng pemangku kepentingan untuk menggelar pelatihan bagi penduduk sekitar. Tujuannya ketika dibutuhkah tenaga kerja dengan keahlian tertentu, masyarakat sudah siap sehingga tidak perlu mengambil tenaga kerja dari daerah lain.

Bisma menjelaskan kawasan otorita yang dikelola BOB totalnya seluas 309 hektare (ha) dengan dua status yakni 50 ha bentuknya hak pengelolaan (hpl) dan 259 ha kerja sama dengan Perum Perhutani. Kedua jenis lahan itu dijalankan dengan pararel. "50 Ha sedang proses tukar-menukar kawasan hutan yang kewenangannya berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ujar dia.

Kerja sama dengan Perhutani akan berlangsung jangka panjang sekitar 20 tahunan. BOB menargetkan proses dengan Perhutani dapat diselesaikan pada Maret 2019 dan penyelesaian status lahan 50 ha akan dikejar di semester I/2019 agar bisa segera HPL.

Direktur Utama BOB Indah Juanita menjelaskan sinergi dengan masyarakat merupakan hal pokok. Sinergi itu telah dimulai sejak pembangunan awal area glamping. Kerja sama itu tidak akan berhenti di situ saja. "Masyarakat juga bisa menyediakan kantong parkir dan bisa mereka kelola sendiri. Masyarakat sekitar juga bisa menyajikan makanan khas, tetapi kami minta agar pengemasannya yang bagus sehingga lebih menarik," ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.