Advertisement
Indonesia Berpotensi Peroleh Hak Pemungutan Pajak Global
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020) - Foto: Kemenkeu RI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Di tengah perdebatan negara-negara maju terkait dengan pajak global, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Indonesia berkesempatan mendapatkan alokasi hak pemajakan atas penghasilan global yang diterima perusahaan digital global atau multinasional terbesar.
Hal ini seiring dengan adanya penerapan solusi berbasis konsensus yang telah disepakati oleh 132 dari 139 negara atau yurisdiksi anggota OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).
Advertisement
BACA JUGA : Siap-Siap! Pemerintah Berencana Perpanjang
“Kesepakatan ini merupakan hal bersejarah yang akan mengubah platform atau arsitektur perpajakan internasional,” katanya di Jakarta, Senin (12/7/2021).
Sri Mulyani menyatakan potensi Indonesia untuk mendapatkan alokasi hak pemajakan tersebut masuk dalam pilar pertama yang ada pada kesepakatan perpajakan internasional ini.
Selain itu, Sri Mulyani menuturkan kesepakatan ini juga mempunyai pilar kedua yang berfokus pada pajak minimum global untuk pemerataan sistem perpajakan internasional yakni telah disepakati tarif pajak minimum global sebesar 15 persen.
Dia menjelaskan kesepakatan ini memperlihatkan kemampuan pendekatan multilateralisme dalam mengatasi tantangan global khususnya terkait BEPS serta persaingan tarif pajak yang tidak sehat.
BACA JUGA : Sri Mulyani Ungkap Perilaku Oknum Pengusaha, Ngeluh Rugi
Dia menambahkan, bagi Indonesia kesepakatan yang dihasilkan dari upaya yang besar ini sangat penting karena selaras dengan reformasi perpajakan sebagaimana diusulkan dalam RUU KUP.
“Diharapkan ini menghadirkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif,” ujar Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dukung Ekonomi Nasional, BI Rate Dipangkas Jadi 4,75 Persen
Bahlil Minta SPBU Swasta Kolaborasi dengan Pertamina Terkait Stok
Kadin: Renovasi 500 Rumah Layak Huni Ditarget Selesai April 2025
Harga Pangan Hari Ini: Beras Medium, Bawang, hingga Cabai Turun
Advertisement
Kendalikan Konsumsi, Ekonom UGM Usul Cukai Rokok Sebaiknya Naik
Jelang Merger, Pelita Air Buka Rute Singapura-Jakarta Kelas Premium
Harga Jual Emas Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini Kompak Naik
Kucuran Rp200 Triliun Himbara Perlu Diimbangi Kemudahan Usaha
Impor Komoditas Etanol Akan Dibatasi, Ini Tujuannya
Advertisement
Merger Pelita Air dan Garuda, Begini Tanggapan CEO Danantara
KKP Targetkan Indonesia Stop Impor Garam pada 2027
Pasar Panel Surya RI Dikuasai Produk Murah China
Harga Emas Diramal Tembus 4.000 Dolar AS Troy Ounce pada 2026
Trump Turunkan Tarif Mobil dari Jepang 15 Persen per Hari Ini
Advertisement
Pengusaha Rokok Berharap Tidak Ada Kenaikan Cukai Tahun Depan
Berita Pilihan
- KKP Targetkan Indonesia Stop Impor Garam pada 2027
- Pengusaha Rokok Berharap Tidak Ada Kenaikan Cukai Tahun Depan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
- Jadwal Bus Damri Jogja Semarang Hari Ini 15 September 2025
Advertisement
Sri Sultan HB X: Kita Harus Lebih Peka Terhadap Kondisi Masyarakat
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Pasar Panel Surya RI Dikuasai Produk Murah China
- KKP Targetkan Indonesia Stop Impor Garam pada 2027
- Merger Pelita Air dan Garuda, Begini Tanggapan CEO Danantara
- Impor Komoditas Etanol Akan Dibatasi, Ini Tujuannya
- Kucuran Rp200 Triliun Himbara Perlu Diimbangi Kemudahan Usaha
- Harga Jual Emas Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini Kompak Naik
- Jelang Merger, Pelita Air Buka Rute Singapura-Jakarta Kelas Premium
Advertisement
Advertisement
