OJK Luncurkan Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa di Wonosobo

Harianjogja.com, JOGJA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Tengah (Jateng) dan pemangku kepentingan menginisiasi Program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jawa Tengah.

Program ini merupakan bagian dari implementasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), untuk mencapai target keuangan inklusif 90% pada 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman meresmikan Program PIKD se-Jawa Tengah di Lapangan Desa Plobangan, Selomerto, Wonosobo, Jateng, Jumat malam (15/9/2023).

BACA JUGA: Puluhan Mahasiswa UMY Terjerat Pinjol, Ini Pesan Pakar dan OJK DIY

"Banyak tantangan mengenai literasi dan edukasi keuangan untuk masyarakat di daerah, oleh karena itu kami butuh PIKD untuk membangun serta meningkatkan tingkat literasi dan pemahaman yang lebih kuat terkait dengan bermacam adanya investasi ilegal serta berbagai kejahatan terkait penggunaan teknologi informasi yang salah urus dan membuat masyarakat menderita," ucapnya dalam keterangan resminya, Sabtu (16/9/2023).

Dia menjelaskan PIKD merupakan sarana inovasi dan kolaborasi OJK bersama pemangku kepentingan yang bertujuan sebagai Pusat Informasi Keuangan yang menjangkau lini terkecil hingga unit desa secara masif.

"Sehingga pengetahuan keuangan (literasi) dan perolehan akses keuangan (inklusi) dapat meningkat dan memperkuat sektor jasa keuangan serta menghindarkan masyarakat dari hal-hal yang ilegal dan merugikan masyarakat," jelasnya.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rizki Handayani Mustafa menyampaikan apresiasi atas kegiatan launching PIKD yang dilakukan oleh OJK, dengan menjadikan desa wisata sebagai pilot project EKI dan berharap kerja sama dapat terus dilaksanakan.

BACA JUGA: Tenang! Pepohonan Terdampak Tol Solo Jogja YIA di Ringroad Bakal Diganti dengan Bibit Baru

"Sebagaimana kita ketahui desa wisata adalah program prioritas di Parekraf. Kita sangat berterimakasih pelaku UMKM mendapat perhatian. Masalah pengetahuan mengelola keuangan jadi isu bagi pelaku UMKM di daerah. Kami akan terus bekerja sama dengan OJK untuk terus memberikan literasi keuangan," tuturnya.

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno. Ia mengatakan melalui TPAKD di Jateng dalam PIKD sebagai salah satu upaya meningkatkan inklusi keuangan di daerah. Ini menjadi salah satu upaya agar literasi dan akses keuangan cakupannya jadi lebih luas lagi dan masyarakat menjadi familiar dengan lembaga jasa keuangan.

"Kami minta bantuan semua pihak untuk menjemput bola kepada masyarakat agar mereka dapat akses keuangan dengan mudah dan cepat dan tidak takut untuk bisa akses lembaga keuangan," ucapnya.

Program EKI di pedesaan akan mengoptimalkan potensi yang ada di pedesaan yaitu potensi alam, budaya, sosial, dan finansial yang akan dikembangkan melalui ketersediaan akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi dan pasar modal.

Program EKI akan mensinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK dan Bank Indonesia dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan seperti program Rekening Pelajar (Kejar), program Laku Pandai, KUR, UMMI, Security Crowdfunding (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P Lending dan QRIS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News