Luhut Bilang Ada Pembatasan BBM Subsidi 17 Agustus Mendatang, Jokowi Membantah

Harianjogja.com, JAKARTA—Wacana pembatasan BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024 yang digulirkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan dibantah langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Luhut mengatakan bahwa pembatasan BBM Subsidi akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024. Melalui akun Instagram-nya, Luhut mengatakan pengetatan BBM subsidi akan dilakukan agar lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara. 

Terkait dengan hal itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa belum ada keputusan pemerintah terkait kebijakan tersebut. “Ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana [pembatasan BBM], belum rapat juga,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers sebelum berangkat melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Pendapat berbeda juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan bahwa wacana pembatasan pembelian BBM subsidi masih akan dirapatkan.  "Kami akan rapatkan lagi, belum [diputuskan]," kata Airlangga di depan wartawan, Rabu (10/7/2024).

BACA JUGA: Soal Pembatasan BBM Subsidi, Menteri ESDM: Masih Mempertajam Data Penerima

Selain itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah membatas rencana penurunan kadar sulfur dalam BBM, untuk mendorong kualitas udara di Jakarta lebih baik. Kemudian masalah harga BBM, Airlangga mengaku pemerintah belum memiliki bahasan atau rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. “Tidak ada rencana kami menaikkan [harga]. Cuma, harus jelas yang disubsidi adalah Pertalite, sedangkan Pertamax disesuaikan dengan kondisi pasar,” kata dia.

Aturan mengenai BBM subsidi yang berubah per 17 Agustus ini juga disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Sama seperti Airlangga, Arifin menegaskan bahwa pemerintah masih mempertajam data penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kami lagi mempertajam dulu, mempertajam data [penerima],” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com