Dengan Populasi 260 Juta Jiwa, Indonesia Berpeluang Tiru Strategi China Bangkitkan Ekonomi

Dengan Populasi 260 Juta Jiwa, Indonesia Berpeluang Tiru Strategi China Bangkitkan EkonomiPemandangan deretan gedung bertingkat di ibu kota terlihat dari kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (5/11/2019). - ANTARA FOTO/Galih Pradipta
12 September 2020 09:57 WIB Iim Fathimah Timorria Ekbis Share :

Harianjogja.com, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dihadang ketidakpastian akibat tak kunjung meredanya pandemi Covid-19 sejak Maret lalu. Ketika ingin mengandalkan ekspor tetapi apa daya perdagangan internasional pun luluh lantak akibat krisis global. Sebaliknya, jika ingin mengandalkan konsumsi, rasa-rasanya bukan pilihan yang realistis karena daya beli masyarakat sangat tertekan saat ini.

Bank Indonesia (BI) mencatat peningkatan di dalam indeks keyakinan konsumen (IKK) pada Agustus 2020, meskipun keyakinan tersebut masih berada pada zona pesimis. IKK per Agustus 2020 naik tipis dari 86,2 dari bulan sebelumnya menjadi 86,9. Kenaikan IKK pun hanya terjadi pada responden dengan tingkat pengeluaran Rp2-4 juta per bulan.

BACA JUGA : Pandemi Corona Picu Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi DIY

Namun, hidup harus memilih jika memang ingin bertahan. Di antara dua pilihan tersebut, sepertinya konsumsi masih memiliki harapan untuk digenjot. Tentunya ini bukan hal yang mudah, pemerintah harus jor-joran untuk mencairkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak krisis global ini.

Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 19 Mei 2020, jumlah pekerja di sejumlah sektor yang diberhentikan dan cuti di luar tanggungan mencapai lebih dari 6 juta orang.

Dalam sebuah diskusi bersama Kadin, Kamis (10/11/2020), Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi bercerita bahwa dirinya sempat bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi ketika keduanya berdiskusi mengenai kerja sama pembelian vaksin Covid-19.

“Saya menanyakan Menlu Wang Yi mengenai upaya RRT [Republik Rakyat Tiongkok] untuk mencapai pertumbuhan lebih dari 3 persen di triwulan II/ 2020 dari -6 persen di triwulan I/2020. Jadi kalau total, lompatannya hampir 10 persen,” ujarnya.

Retno pun kembali berujar bahwa sebelum menanyakan perihal kinerja perekonomian China ke Menlu China, dirinya sudah lebih dulu melakukan riset.

BACA JUGA : HARIAN JOGJA HARI INI: YIA Jadi Stimulus Pertumbuhan

“Pertumbuhan RRT sebagian besar ditopang oleh ekonomi dalam negeri mengingat investasi dan ekspor belum banyak bergerak di triwulan II tahun ini. Kita paham triwulan 1 masa yang berat bagi RRT, sementra triwulan II merupakan masa yang berat bagi dunia,” tekannya.

Tak butuh lama bagi Menlu China menjawab pertanyaan Retno, ia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi China yang positif ditopang oleh ekonomi domestic. Dalam hal ini, China menyuntikkan stimulus untuk menggerakkan ekonomi domestik terutama untuk kalangan menengah.

“Kita melihat RRT berusaha mengkapitalissasi kebesaran jumlah penduduknya. Tidak ada salahnya kita belajar dari pengalaman negara lain. Saya kira tidak hanya RRT, hampir semua negara mencoba gerakkan ekonomi dengan mengkapitaslissai kekuatan ekonomi nasional,” ujar Retno.

Dengan populasi penduduk Indonesia lebih dari 260 juta jiwa, ia mengungkapkan Indonesia berpeluang untuk meniru strategi China untuk bangkit dari keterperukan ekonomi saat pandemi.

Sayangnya, ada yang dilupakan Retno ketika meminta Indonesia meniu langkah China untuk memanfaatkan kekuatan pasar dalam negerinya. China sudah berhasil menangani persoalan Covid-19 ketika memasuki kuartal kedua tahun ini.

Sebaliknya, Indonesia masih berkutat dengan penambahan kasus. Bahkan Indonesia menjadi hot spot bagi kasus Covid-19 dan menjadi negara dengan jumlah infeksi virus Corona terbanyak kedua di Asia Tenggara.

Jumlah kasus di Asia Tenggara per 10 September 2020, Kementerian Kesehatan

Pada 14 September, DKI Jakarta pun telah mewacanakan untuk kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat angka kasus Covid-19 yang tak kunjung memberikan kabar gembira.

Genjot Konsumsi

Pemerintah pusat diharapkan dapat memperluas pemberian subsidi gaji hingga ke pekerja informal di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah  (UMKM) yang dinilai juga penting untuk diselamatkan.

"Ini momentum kritis. Makanya hal-hal itu perlu dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah," kata Bima.

Pemerintah, lanjutnya, juga mesti memudahkan pengaliran bantuan kepada pengangguran korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terdampak pandemi Covid-19.

Menurutnya, dana program Kartu Prakerja dapat dialihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada para pengangguran korban PHK tersebut.

Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020)./ - ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Dengan kata lain, para peserta penerima dana tersebut tidak mesti mengikuti berbagai macam pelatihan. Seperti halnya program subsidi gaji, dana Kartu Prakerja dapat disalurkan dalam bentuk tunai sehingga dapat langsung dibelanjakan oleh penerima bantuan.

Dari segi perpajakan, dia menilai pemerintah dapat memberikan pengurangan atau penangguhan pembayaran terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Daripada memberikan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, lebih baik PPN dikurangi dari 10 persen menjadi 5 persen atau ditangguhkan sampai 6 bulan ke depan. Pasalnya, PPN ini langsung mengena ke konsumsi. Jadi, kalau dikurangi atau ditangguhkan akan langsung terasa efeknya ke konsumsi rumah tangga," kata Bima.

BACA JUGA : Pembangunan Kawasan Sekitar YIA Bakal Pacu 

Tidak hanya pemerintah, pelaku usaha pun juga dianggap mesti berperan penting dalam menjaga daya konsumsi masyarakat di tengah ancaman resesi yang kian nyata.

Di sisi pengusaha, meski banyak yang pesimis dengan keadaan saat ini, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan kinerja ekonomi sepanjang PSBB yang akan dimulai pada 14 September bisa tak turun seburuk implementasi PSBB pertama yang berjalan selama April-Juni 2020.

Perkiraan ini dilandasi pengalaman masyarakat dan dunia usaha yang menghadapi kondisi serupa pada PSBB jilid I. Dengan demikian, blunder-blunder koordinasi yang ditemukan pada PSBB kala itu bisa diminimalisir dan usaha yang tetap beroperasi bisa bekerja dengan maksimal.

“Sebagian besar pelaku usaha sudah melakukan transisi ke online trading dan remote working secara maksimal serta sudah terbiasa mengatasi aktivitas tersebut sehingga kinerja tidak terlalu drop meski permintaan pasar domestik secara agregat cenderung turun,” kata Shinta.

Dia pun menaruh harap kinerja ekspor pada PSBB nanti tetap dapat tumbuh positif selama tidak ada gangguan dari sisi logistik maupun produksi sehingga kinerja ekonomi nasional bisa dibantu oleh perbaikan permintaan pasar global yang memiliki tren positif seiring dengan normalisasi kegiatan ekonomi.

Meski demikian, Shinta memberi catatan bahwa proyeksi ini tidak berlaku secara sektoral karena terdapat sektor-sektor yang akan menghadapi penurunan kinerja yang amat drastis. Seperti sektor ritel, jasa transportasi umum, dan sektor jasa lainnya yang sempat diizinkan beroperasi selama PSBB transisi meski dengan pembatasan operasional.

“Sektor-sektor tersebut dampaknya akan sangat immediate. Jadi, begitu diberlakukan Senin, penurunan kinerjanya akan langsung terasa pada detik itu juga. Sementara sektor lain penurunannya akan bervariasi antara 30 sampai 80 persen tergantung jenis output-nya,” lanjut Shinta.

Oleh karena itu, dalam penerapan PSBB kali ini pengusaha berharap hasil yang dicapai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nantinya benar-benar dapat mengendalikan penyebaran Covid-19. Semakin cepat pengendalian mendekati 0 kasus Covid-19 dan normalisasi ekonomi dicapai, Shinta menyatakan dunia usaha akan mendukung.

“Kami harap Pemprov DKI memastikan pelaksanaan PSBB kali ini betul-betul sukses menihilkan penyebaran Covid-19 sebelum pertengahan kuartal IV. Kalau tidak, proyeksi peningkatan kinerja di kuartal IV juga akan turun dan kinerja ekonomi nasional 2020 akan lebih pesimistis dari yang sudah diproyeksikan,” kata Shinta.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia