Advertisement
Program FLPP Berlanjut Hingga 2024?
Kompleks perumahan bersubsidi di Palembang, Sumatra Selatan./Antara - Nova Wahyudi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah berkomitmen melanjutkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Program tersebut diperpanjang sampai 2024 dalam rangka memperkuat sektor perumahan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bisnis sektor perumahan selalu menjadi leading sector baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang.
Advertisement
Pemerintah bahkan memberikan insentif khusus bagi masyarakat agar lebih bersemangat mengakses rumah yang layak huni.
"Dari sisi ekonomi, secara universal diakui bahwa sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang penting karena mampu menarik dan mendorong kegiatan di berbagai sektor ekonomi mulai dari sektor jasa, bahan bangunan, hingga mempengaruhi perkembangan sektor keuangan, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja," ujarnya melalui keterangan tertulis.
Menurut Basuki, pada saat masa pandemi Covid-19 ini salah satu sektor yang paling berpengaruh terhadap ketahanan perokonomian adalah sektor perumahan. Oleh karena itu, pemerintah sudah dan akan terus memberikan insentif untuk keberlangsungan sektor tersebut.
Pemerintah juga memberikan insentif bebas PPN 100 persen untuk pembelian rumah sampai dengan harga Rp2 miliar, dan 50 persen untuk pembelian rumah dengan harga antara Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar sebagaimana diatur oleh PMK No. 21/2021.
Selain itu, untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah, pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan dan program kemudahan dan atau bantuan pembiayaan perumahan antara lain program FLPP, Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), serta program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pertumbuhan Kredit dan Tabungan di Bank Syariah Melambat
Wakil Menteri Koperasi Tuding IMF Jadi Penyebab Tumbangnya Koperasi Unit Desa
Distribusi LPG 3 Kg Bakal Diawasi Badan Khusus
Advertisement
Tenaga Kerja 1,6 Juta Orang Diprediksi Bisa Terserap ke Koperasi Merah Putih
Penyidik OJK Tuntaskan 144 Perkara Jasa Keuangan
Volatilitas Pasar Global Butuh Strategi Adaptif dan Optimistis
Advertisement
Panasonic Umumkan Akan Melakukan PHK 10 Ribu Karyawan
PLTS Terbesar di Indonesia Segera Dibangun di Banyuwangi
Advertisement
Honda Premium Matic Day Hadir di Purwokerto
Berita Pilihan
- Ini Upaya OJK DIY Tekan Gap Literasi dan Inklusi Keuangan yang Masih Lebar
- Setoran Dividen BUMN untuk APBN Dialihkan ke Danantara, Kementerian Keuangan Putar Otak
- Nilai Investasi Pabrik Kendaraan Listrik di Indonesia Tembus Rp15,1 Triliun
- Asosiasi E-Commerce Diajak untuk Mencegah Perdagangan Ilegal Satwa Liar
- Serapan Tenaga Kerja DIY Capai 34.950 Orang dalam Setahun
Advertisement
Tanah Tutupan di Bantul Sudah Bersertifikat, Warga Tuntut Ganti Rugi JJLS
Advertisement
Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Tenaga Kerja 1,6 Juta Orang Diprediksi Bisa Terserap ke Koperasi Merah Putih
- Distribusi LPG 3 Kg Bakal Diawasi Badan Khusus
- Wakil Menteri Koperasi Tuding IMF Jadi Penyebab Tumbangnya Koperasi Unit Desa
- Pertumbuhan Kredit dan Tabungan di Bank Syariah Melambat
- Harga Bahan Pangan Hari Ini Minggu 11 Mei 2025, Bawang Merah Rp39 Ribu hingga Cabai Rpp51 Ribu
- Libur Waisak 2025, KAI Commuter tambah 4 Perjalanan KRL Jogja Solo
Advertisement
Advertisement
