Advertisement
Ada Perubahan Besaran, Pencairan BPUM Tunggu Revisi Regulasi
Penyaluran Bantuan Sosial Sunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) di Kelurahan Protobangsan, Kecamatan Magelang Utara, Rabu (13/1/2021). - Ist/dok Prokompim Kota Magelang
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop) segera merevisi aturan terkait dengan arahan Presiden Joko Widodo soal penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bertarget 12,8 juta penerima.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Eddy Satriya mengatakan pihaknya kini tengah melakukan sejumlah revisi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM karena ada perubahan ketentuan.
Advertisement
“Kami sedang mempersiapkan semuanya, Permenkop-nya ada yang direvisi, jumlahnya berubah. Kami sedang menyiapkan perangkat aturan itu sambil menunggu DIPA [Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran] dari Kemenkeu,” ujar Eddy, Minggu (10/4/2022).
Pada tahun ini, bantuan langsung tunai (BLT) bagi pelaku usaha mikro yang bernama BPUM ini ditargetkan kepada 12,8 juta penerima dengan besaran Rp600.000. Berbeda dengan tahun lalu yang jumlahnya sebesar Rp1,2 juta dengan target penerima yang sama.
BACA JUGA: Gratis, Begini Cara Tukar Uang Baru lewat Kas Keliling
Maka dari itu, adanya perbedaan jumlah dan beberapa ketentuan lain membuat Permenkop No.2/2021 itu perlu direvisi yang diharapkan dapat selesai pada bulan ini. “Diharapkan dapat selesai pada bulan ini, kami sedang mempersiapkan semuanya,” ucap Eddy.
Selain jumlah tersebut, Kemenkop juga masih mendiskusikan syarat yang akan diberlakukan, mengingat agar penyaluran bantuan ini tepat sasaran dengan memprioritaskan pelaku usaha yang belum pernah mendapat bantuan sama sekali.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan rencana pemerintah yang akan memberikan BPUM. Berdasarkan konferensi pers, Airlangga mengatakan BPUM menyasar usaha mikro nonpenerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pertamina Diminta Jadikan SPBU Lebih Nyaman dan Ramah Konsumen
Mendagri dan Menkeu Satu Suara, Dana Daerah Harus Segera Dibelanjakan
Pemerintah Siapkan Regulasi Perkuat Koperasi Masjid
653 Penumpang Dievakuasi Setelah LRT Jabodebek Mengalami Kendala
Advertisement
Meta PHK Ratusan Karyawan Divisi AI
Ekonom UGM Sebut Kebijakan Ketenagakerjaan Tambal Sulam
Ekspor Sektor Ekonomi kreatif Capai Rp215 Triliun di Pertengahan 2025
Konstruksi Diprediksi Masih Jadi Penopang Ekonomi DIY Triwulan III
Evaluasi Setahun Pemerintahan Prabowo di Bidang Ekonomi Menurut Indef
Advertisement
Penyaluran Beras SPHP di DIY Mencapai 32,86 Persen per September
Hadir di Forum Tekstil Global, Menperin Harap Indonesia Diuntungkan
Ekonom Wanti-wanti Risiko Gagal Bayar Kopdes
Petani Seret Modal Produksi Anjlok, 9 Industri Kakao Nasional Tutup
Harga Bahan Baku Tinggi, Perajin Perak Kotagede Diminta Go Digital
Advertisement
Saatnya Liburan di Indonesia Aja Jadi Slogan Libur Akhir Tahun
Berita Pilihan
Advertisement
Tebing 100 Meter Longsor, Akses di Girimulyo Kulonprogo Lumpuh
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Ekonom Wanti-wanti Risiko Gagal Bayar Kopdes
- Hadir di Forum Tekstil Global, Menperin Harap Indonesia Diuntungkan
- Penyaluran Beras SPHP di DIY Mencapai 32,86 Persen per September
- Evaluasi Setahun Pemerintahan Prabowo di Bidang Ekonomi Menurut Indef
- Konstruksi Diprediksi Masih Jadi Penopang Ekonomi DIY Triwulan III
- Ekspor Sektor Ekonomi kreatif Capai Rp215 Triliun di Pertengahan 2025
- Ekonom UGM Sebut Kebijakan Ketenagakerjaan Tambal Sulam
Advertisement
Advertisement
