Pemerintah Siapkan Rp186 Triliun untuk Subsidi Energi Tahun Ini

Harianjogja.com, JOGJA— Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target subsidi energi sebesar Rp186,9 triliun tahun ini. Dengan rincian Rp113,3 triliun subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG), serta Rp73,6 triliun untuk subsidi listrik.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pada 2023 realisasi subsidi energi mencapai Rp159,6 triliun atau lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp145,3 triliun. Menurutnya, realisasi subsidi terbesar adalah pada sektor BBM dan LPG Rp95,6 triliun, kemudian sektor Listrik sebesar Rp64 triliun.

"Realisasi subsidi tersebut menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2022, di mana pada tahun tersebut subsidi energi sebesar 174,4 triliun," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/01/2024).

Dia menyebut tren subsidi energi tahun ini meningkat dalam rangka mengantisipasi harga bahan baku minyak mentahnya, dan juga demand yang cukup meningkat.

"Kami juga berharap adanya perubahan-perubahan keadaan global yang bisa memberikan dampak positif yang bagus untuk penghematan subsidi kita di dalam negeri," katanya.

Pakar Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi mengatakan terjadi kenaikan subsidi yang signifikan dari capaian tahun lalu Rp159,6 triliun menjadi Rp186,9 triliun di tahun ini. Jika dilihat subsidi paling besar adalah untuk BBM dan LPG Rp113,3 triliun di mana yang salah sasaran juga besar.

Sehingga terjadi pembengkakan subsidi yang memberatkan APBN. Salah satu solusinya adalah dengan mengurangi subsidi, namun dampaknya harga BBM dan LPG subsidi akan naik. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pembatasan sehingga subsidi bisa tepat sasaran.

"Iya [kalau tidak dibatasi akan meningkat terus] datanya 2023 Rp159,6 triliun sekarang Rp186,9 triliun, terus meningkat," katanya.

BACA JUGA: Rumah Sakit Jogja Punya Empat Layanan Baru, Ini Daftarnya

Menurutnya secara teori subsidi terbagi menjadi dua, berdasarkan produk dan berdasarkan target. Subsidi yang dilakukan saat ini adalah berdasarkan produk, sehingga harga BBM dan LPG subsidi lebih murah dari harga pasar. Namun sayangnya subsidi berdasarkan produk banyak yang salah sasaran.

"Mestinya subsidi by target, artinya orang yang berhak tadi, misalnya dengan data Kemensos. Mereka yang sebenarnya berhak peroleh subsidi tadi, atau dalam BBM sangat sederhana jadi buat peraturan menteri misalnya katakan bahwa yang berhak atau yang boleh beli BBM subsidi pertalite dan solar adalah sepeda motor dan angkutan baik barang dan orang. Mobil pribadi harus beli non subsidi," ungkapnya.

Ia juga juga memperkirakan realisasi di 2024 ini akan lebih tinggi dari target, sebab variabel harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sangat berpengaruh. "Harga minyak dunia masih melandai, kalau misalnya terjadi kenaikan maka subsidinya akan meningkat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News