Advertisement
Penerimaan Pajak DIY 2024 Ditargetkan Rp6,48 Triliun
Ilustrasi wajib pajak / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) DIY, Slamet Sutantyo menyampaikan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 target penerimaan pajak DJP DIY sebesar Rp6,484 triliun.
"Target [penerimaan pajak 2024] Kanwil DJP DIY sebesar Rp6,484 triliun," ucapnya, Senin (29/01/2024).
Advertisement
Sementara terkait dengan rincian target penerimaan pajak di setiap KPP (Kantor Pelayanan Pajak) akan segera disampaikan dalam beberapa hari ke depan.
"Untuk rincian target per KPP di DIY akan kami informasikan dalam beberapa hari ini," paparnya.
Target penerimaan pajak 2024 lebih tinggi dari target penerimaan pajak 2023 sebesar Rp5,89 triliun dan juga lebih tinggi capaian penerimaan pajak 2023 sebesar Rp6,01 triliun atau 101,98% dari target.
Sementara itu, target penerimaan pajak secara nasional adalah sebesar Rp1.988,9 triliun. Meningkat dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp1.818,2 triliun sesuai Peraturan Presiden No.75/2023.
"Untuk upaya pencapaian penerimaan meneruskan kegiatan yang telah baik dan menunggu instruksi dari pimpinan."
Baca Juga
Pajak Hiburan Naik, DJP DIY: Banyak Masuk ke Daerah
Pajak Rokok Elektrik 10 Persen, Kementerian Keuangan Diprotes Pengusaha
Airlangga Sebut Pengusaha Hiburan Bisa Peroleh Insentif Pajak
Sebelumnya dia menyampaikan beberapa upaya yang dilakukan untuk menggenjot penerimaan pajak di 2023 lalu sehingga target bisa terpenuhi diantaranya, melalui edukasi wajib pajak dengan mempergunakan berbagai sarana komunikasi, dilakukan secara bersamaan oleh seluruh unit kantor vertikal di lingkungan Kanwil DJP DIY.
Kemudian, melakukan pengawasan pembayaran masa tahun 2023 terhadap wajib pajak yang mempunyai kewajiban pembayaran pajak. Melakukan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) terhadap data yang dimiliki oleh DJP dan belum dilaporkan oleh wajib pajak.
"Penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan pemeriksaan, penagihan aktif dan pemeriksaan bukti permulaan khususnya tindak pidana perpajakan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terendah Sejak 1970-an
Laporan Keberlanjutan Kilang Pertamina Internasional Raih Penghargaan IRSA 2025
Kemendag Gandeng BPH Migas Awasi Alat Ukur BBM di SPBU
Airlangga Sebut Tarif Impor AS 32 Persen untuk Indonesia Masih Nego
Advertisement
404.192 Badan Usaha Terjerat Kredit Macet Ke Pinjol, Naik Tajam
Harga Pangan Hari Ini (13/7/2025): Beras, Cabai, hingga Bawang Merah Turun
Harga Emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian Naik dalam Tiga Haru Beruntun
Harga Emas Terbaru Hari Ini Minggu 13 Juli 2025
Donald Trump Tetapkan Tarif Impor untuk Uni Eropa Sebesar 30 Persen
Advertisement
Pameran Audio Soundignity 2025 Hadir di Jogja
Advertisement
Berita Pilihan
- Airlangga Sebut Tarif Impor AS 32 Persen untuk Indonesia Masih Nego
- 404.192 Badan Usaha Terjerat Kredit Macet Ke Pinjol, Naik Tajam
- Bank Syariah Matahari Milik Muhammadiyah Incar BPRS di Jogja untuk Merger
- Akhir Libur Sekolah, Sejumlah Tol Jasa Marga Diskon 20 Persen hingga 13 Juli 2025, Ini Daftarnya
- Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
Advertisement
Jadwal dan Tarif DAMRI ke Bandara YIA, Purworejo dan Kebumen, Senin (14/7/2025).
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Terbaru Hari Ini Minggu 13 Juli 2025
- Harga Emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian Naik dalam Tiga Haru Beruntun
- Harga Pangan Hari Ini (13/7/2025): Beras, Cabai, hingga Bawang Merah Turun
- 404.192 Badan Usaha Terjerat Kredit Macet Ke Pinjol, Naik Tajam
- Airlangga Sebut Tarif Impor AS 32 Persen untuk Indonesia Masih Nego
- Kemendag Gandeng BPH Migas Awasi Alat Ukur BBM di SPBU
- Laporan Keberlanjutan Kilang Pertamina Internasional Raih Penghargaan IRSA 2025
Advertisement
Advertisement
