Advertisement
Mulan Jameela Sebut Verifikasi Data Penerima Elpiji 3 Kg Selalu Bermasalah

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra R Wulansari, yang lebih dikenal Mulan Jameela menghadiri rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, Senin (24/5/2021).
Pada kesempatan itu, Mulan mengingatkan pemerintah terkait rencana menerapkan subsidi LPG 3 kilogram secara tertutup. Menurutnya, pemerintah harus teliti menjalankan rencana tersebut, terutama persoalan data.
Advertisement
"Verifikasi data selalu bermasalah, jadi menurut saya harus berhati-hati," ujar Mulan.
Lebih lanjut, istri Ahmad Dhani ini meminta pemerintah belajar dari pengalaman, ketika mencabut subsidi listrik pada tahun 2017 silam.
Baca juga: Dukung Pengendalian Covid-19, Pehcun akan Diselenggarakan Sederhana
Dia juga meminta, pemerintah untuk mengkaji kembali penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dalam rencana penyaluran subsidi LPG dengan sistem tertutup.
"Menggunakan DTKS memang realistis dilakukan, tapi di lapangan faktanya berbeda. Kajian perbaikan desain subsidi 3 kilogram yang dilakukan pemerintah pun tidak sesuai dengan kuota dan realitanya," ujarnya.
"Sudahkan pemerintah hitung dampak subsidi LPG 3 kg tertutup terhadap inflasi dan tekanan terhadap daya beli. Soalnya kalau mekanisme dilakukan yang selama ini aksesnya langka, khaawatir ada lonjakan harga," tanya mulan.
Baca juga: Jalur Kereta Bandara YIA Hampir Selesai
Menanggapi pernyataan Mulan, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan sampai saat ini pembahasan sistem penyaluran subsidi LPG masih di level rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Tutuka mengajak Komisi VII untuk membahas kembali soal rencana pemerintah dalam penyaluran subsidi LPG 3 kilogram tersebut.
"Bahwa mungkin kita kalau ini perlu khusus bahas ini dengan komisi VII. Sampai saat ini kan cuman sama banggar. Memang kesimpulannya, studi tertutup ini. Jadi, mungkin ayo kita rapat tersendiri ini. Mungkin ada jadwal," katanya.Terkait dengan data, Tutuka mengakui, perlu banyak perbaikan. Dia juga kembali mengajak Komisi VII untuk membahas data tersebut.
"Soal data DTKS ini memang kondisinya perlu waktu perbaikan data. DTKS ini banyak yang harus di klikup dan butuh waktu. Ini harus hati hati dan mulainya dari sana. Ini saya kira perlu bahas sendiri tentang ini. Bagaimana step dan mekanismenya dan kriterianya juga," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Setoran Dividen BUMN untuk APBN Dialihkan ke Danantara, Kementerian Keuangan Putar Otak
- Nilai Investasi Pabrik Kendaraan Listrik di Indonesia Tembus Rp15,1 Triliun
- Asosiasi E-Commerce Diajak untuk Mencegah Perdagangan Ilegal Satwa Liar
- Serapan Tenaga Kerja DIY Capai 34.950 Orang dalam Setahun
- Pengin Menabung di Deposito? Berikut Bunga Deposito BCA, Mandiri, BNI, dan BRI Terbaru
Advertisement

Truk Bermuatan Batu Alam Kecelakaan Tunggal di Piyungan, Sopir Meninggal di Tempat
Advertisement

Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Rocketindo: Lebih dari Sekadar Marketing Agency, Penyedia Layanan Omni Channel yang Mendorong Kesuksesan Brand di Indonesia
- Tak Ingin Ada Diskriminasi Usia dalam Rekrutmen Tenaga Kerja, Menaker Bakal Sisir Aturan Batasan Usia
- Pemerintah Pusat Siapkan Inpres Infrastruktur untuk Bantu Daerah
- Setoran Dividen BUMN untuk APBN Dialihkan ke Danantara, Kementerian Keuangan Putar Otak
- Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak Turun Hari Ini 9 Mei 2025
- Harga Pangan Hari Ini 9 Mei 2025: Daging Ayam dan Cabai Naik
Advertisement