Advertisement
DJP DIY: Pembebasan Pajak UMKM Omzet di Bawah Rp500 Juta Tak Bikin Penerimaan Pajak Anjlok
Ilustrasi wajib pajak / Freepik
Advertisement
JOGJA—Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP DIY, Agung Subchan Kurnianto mengatakan, aturan pembebasan pajak bagi bagi UMKM yang omzetnya di bawah Rp500 juta per tahun tidak berdampak signifikan pada penerimaan pajak.
Dia menjelaskan penurunan akibat aturan ini tidak sampai 5%. Pendapatan pajak dari DJP DIY banyak ditopang oleh wajib pajak (WP) yang besar-besar. Di mana aturan ini sudah berlaku sejak akhir 2022 lalu.
"[Pendapatan Rp500 juta] tidak kena pajak UMKM, sebelumnya kan 0,5% dari omzet. Pasti berdampak tapi gak besar, kami banyak ditopang yang besar-besar," ucapnya, Jumat (14/7/2023).
BACA JUGA: Jalur Zonasi Memicu Masalah, Disdikpora DIY: Nanti Kami Koordinasi dengan Disdukcapil
Advertisement
Menurutnya sampai Juni 2023 penerimaan pajak di DJP DIY sudah mencapai Rp2,69 triliun atau mencapai 51,66%. Di mana target tahun ini sebesar Rp5,4 triliun. Dia optimis bisa mencapai target sampai akhir tahun.
Agung mengatakan capaian sampai Juni 2023 ini sudah cukup bagus. Sebab tahun ini sudah tidak ada PPS [Program Pengungkapan Sukarela].
"Juni sudah bisa menutup penerimaan PPS, kan tahun ini gak ada. PPS besar banget kalau enggak salah sekitar Rp300-an miliar. Sisanya kami tinggal awasi yang harusnya bayar. Insya Allah tercapai," katanya.
Sebelumnya, Plt Kepala Kanwil DJP DIY, Slamet Sutantyo menyampaikan ada banyak target yang harus dicapai di sektor pajak. Mulai dari pelayanan, pengawasan, hingga mencapai target penerimaan.
Semua komponen tersebut harus diatur dengan baik dengan bekerja sama dengan berbagai instansi dan kelompok masyarakat. Diharapkan kondisi perekonomian ke depan akan semakin baik, juga kondisi sosial dan politik, sehingga target penerimaan tercapai. "Saya meminta kepada bapak ibu sekalian kepatuhannya dalam pembayaran tetap dijaga."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kantor Pusat Jepang Tutup Pabrik Sanken Indonesia, Begini Nasib 457 Karyawan
Undang-Undang HPP Dimohonkan Uji Materil, PPN 12 Persen Jadi Gugatan di MK
Buruh DIY Sebut Diskon Tarif Listrik Selama Dua Bulan Terlalu Singkat
Advertisement
Branding, Kunci UMKM Menjadi Magnet Bagi Talenta Calon Entrepreneur
Life Media Gelar Ground Breaking Kantor Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
Luhut Bicara Soal Kemungkinan Menghapus Subsidi BBM 2 Tahun Lagi
Harga Emas Antam Hari Ini 21 Februari 2025 Turun Tipis, Rp1.707 Juta per Gram
Advertisement
Jogja City Mall Raih Rekor MURI sebagai Pemrakarsa Lentera Terbesar
Sepanjang Tahun Lalu 77 Ribu Orang Kena PHK di Seluruh Indonesia
Astra Motor Yogyakarta Rayakan Hari Kasih Sayang bersama Konsumen
Advertisement
Berita Pilihan
- Undang-Undang HPP Dimohonkan Uji Materil, PPN 12 Persen Jadi Gugatan di MK
- Bank BPD DIY Sediakan KPR untuk Rumah Bersubsidi, Ini Plafon dan Besaran Cicilannya
- Korban PHK Bisa Dapat 60 Persen Upah Selama Enam Bulan, Ini Komentar Kadin Indonesia
- BPI Danantara Bakal Diluncurkan 24 Februari, Ini Penjelasan Struktur dan Fungsinya
- China Jadi Pasar Ekspor Terbesar Indonesia pada januari 2025, Disusul AS dan India
Advertisement
Pasar Ikan Gawok Bergeliat Lagi, Kulonprogo Kini Punya Pusat Pengembangan dan Edukasi Perikanan
Advertisement
Menikmati Gua-Gua yang Tidak Boleh Dilewatkan saat Berwisata ke Turki
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Antam Hari Ini 21 Februari 2025 Turun Tipis, Rp1.707 Juta per Gram
- Luhut Bicara Soal Kemungkinan Menghapus Subsidi BBM 2 Tahun Lagi
- Life Media Gelar Ground Breaking Kantor Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
- Branding, Kunci UMKM Menjadi Magnet Bagi Talenta Calon Entrepreneur
- Buruh DIY Sebut Diskon Tarif Listrik Selama Dua Bulan Terlalu Singkat
- Hari Peduli Sampah Nasional, Paguyuban Sinar Mas dan Smartfren Jalankan Aksi Kelola Sampah di Jogja
- Undang-Undang HPP Dimohonkan Uji Materil, PPN 12 Persen Jadi Gugatan di MK
Advertisement
Advertisement
