Presiden Minta Backlog Rumah Diturunkan Jadi 5 Juta Unit

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden RI Joko Widodo memberikan target kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pembangunan infrastruktur. Khususnya di sektor perumahan untuk menurunkan backlog menjadi lima juta unit. 

Saat ini, angka kebutuhan perumahan dari sisi kepemilikan mencapai 7,6 juta unit. Target tersebut diharapkan dapat dipangkas 2,6 juta unit selama kurun waktu 2020-2024. "Secara khusus, Kementerian PUPR telah menetapkan Visium PUPR 2030 dengan penjabaran target sektor perumahan pada 2020-2024 yaitu penurunan backlog menjadi lima juta unit," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto dalam Workshop Public Private Partnership (PPP) For Affordable Housing di Kementerian PUPR, Rabu (14/8).

Guna memenuhi target tersebut, Program Sejuta Rumah (PSR) yang telah dimulai sejak 2015 akan kembali dilanjutkan pada periode kedua Presiden Joko Widodo. Kementerian PUPR pun menargetkan sekitar 3,9 juta unit hunian dapat terbangun dalam kurun waktu tersebut.

Eko menambahkan dibutuhkan investasi sekitar Rp780 triliun untuk memenuhi seluruh target yang direncanakan. Namun dia menuturkan pemerintah tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan anggaran untuk menyediakan rumah tersebut sehingga memerlukan kerja sama dengan sektor swasta untuk memenuhinya."Pembagian proporsi pendanaan sektor perumahan berupa 20 persen-30 persen dari APBN/APBD dan 70 persen-80 persen dari swasta/masyarakat," tuturnya.

Pemerintah kini tengah menyiapkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang diperlukan. "Skema pembiayaan alternatif dalam penyediaan perumahan melalui keterlibatan sektor swasta bukan lagi pilihan, namun adalah suatu keharusan," ujarnya.

Tantangan Pemerintah

Senior Urban Economist and Coordinator of The World Bank Indonesia Urban Program, Marcus Lee menjelaskan salah satu tantangan bagi Indonesia saat ini adalah bertambahnya jumlah penduduk dan pemukiman di sejumlah tempat, khususnya di tataran perkotaan. Dia menyebut solusi berupa perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersubsidi yang kebanyakan masih dibangun jauh dari pusat keramaian dan perekonomian yang ada membuat program tersebut kurang berjalan dengan optimal. "Hal itulah yang membuat pertimbangan mereka untuk membeli rumah-rumah dengan harga terjangkau itu masih belum maksimal. Mengingat, hal-hal seperti waktu dan jarak tempuh harus dipertaruhkan, dengan jauhnya lokasi rumah dari tempat kerja mereka," ujar Marcus.

Marcus menegaskan pemerintah Indonesia harus memikirkan bagaimana cara membangun rumah bagi MBR, yang bisa memberikan kemudahan dari segi waktu dan jarak dengan menempatkannya tak jauh dari pusat kota atau keramaian sehingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, diharapkan bisa menjadi solusi guna mewujudkan mandat bagi Kementerian PUPR tersebut. "KPBU hanya salah satu cara dan diharapkan bisa jadi alat yang potensial dalam menyelesaikan masalah tersebut," tuturnya.

Marcus membeberkan sejumlah tantangan, yang harus dihadapi pemerintah Indonesia guna merealisasikan hal tersebut. Tantangan pertama yakni masalah akses terhadap lahan, untuk memastikan bagaimana agar lahan-lahan yang berada di perkotaan tersebut bisa digunakan untuk program penyediaan perumahan.

Tantangan kedua, adalah kebutuhan akan tersedianya iklim kebijakan yang kondusif, yang bisa membantu upaya pengimplementasian masalah penyediaan perumahan bagi MBR tersebut. "Yang ketiga adalah government framework dan tata kelola, bukan hanya dari sektor publik saja tetapi juga sektor swasta. Karena pandangan dari sektor swasta ini memang pasti berbeda, tapi kita harus merangkulnya agar bisa menemukan solusi yang baik," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis Indonesia